Jumat, 21 Juni 2013

Kontraktor Tewas Dibunuh Perampok



Aksi perampokan sadis siang bolong terjadi di Perumahan Amerta Graha, Banjar Dukuh, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Senin (3/5). Kawanan rampok bukan hanya mnenjarah harta di rumah berlantai II yang berlokasi di Jalan Pandu Banjar Dukuh ini. Perampok juga nekat membantai pemilik rumah, I Nyoman Susila, 46, yang notabene seorang pengusaha kontraktor. Kemudian, mayat korban dibawa perampok ke Mengwi untuk dikubur di Taman Buaya.

Aksi perampokan sadis disertai pembantaian terhadap Nyoman Susila ini diduga terjadi di rumah korban, Senin pagi antara pukul 08.30 hingga 10.00 Wita. Namun, kasus heboh ini baru terungkap, Selasa (4/6) pagi, setelah istri korban, Ni Luh Eny Suryanti, 27, melapor ke Polsek Kuta Utara. Luh Eny Suryanti melapor ke polisi, karena curiga terjadi sesuatu sepulang dari menginap di rumah temannya, Selasa pagi pukul 06.00 Wita. Selain suaminya yang pengusaha kontraktor tidak ada, di dalam rumahnya ditemukan ceceran darah di mana-mana. Sedangkan sebuah laptop, komputer, serta mobil Jeep CJ7 dan sepeda motor Mio milik suaminya sudah raib. Anehnya, di dalam rumah ditemukan sebuah sepeda motor Supra yang diduga milik perampok. Jajaran Polsek Kuta Utara pun terjun ke rumah korban begitu mendapat laporan dari istri kontraktor ini. Benar saja, di rumah berlantai II itu ditemukan ceceran darah. Petugas kemudian melacak keberadaan korban Nyoman Susila melalui HP-nya. Dari pelacakan itu, terdeteksi posisi HP korban berada di lokasi Taman Reptil dan Buaya Indonesia Jaya, Desa Werdi Buana, Kecamatan Mengwi, Badung. Hanya saja, tidak ada yang mengangkat ponsel di seberang sana. Tim kepolisian pun langsung bergerak ke Taman Buaya di kawasan Mengwi, yang sudah tutup beberapa bulan lalu ini. Di lokasi bekas Taman Buaya ini, polisi menemukan gundukan tanah mencurigakan. Gundukan tanah anyar tersebut berada persis di belakang rumah penunggu Taman Buaya. Kecurigaan polisi membuahkan kenyataan. Setelah digali dengan hati-hati, gundukan tanah tersebut ternyata kuburan korban Nyoman Susila, pengusaha kontraktor asal Banjar Jematang, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, tapi tinggal di perumahan elite Desa Dalung sejak menikah setahun lalu. Mayat korban ditemukan dalam kondisi telanjang bulat, dibungkus dengan terpal, sprei, handuk, dan bed cover. Saat dikeluarkan dari liang kurur sedalam 1 meter, mayat korban Nyoman Susila terlihat mengenaskan. Sebab, tampak beberapa luka tebas di sekujur tubuh korban, seperti di bagian dada kiri atas, dada kiri bawah, dan dua luka tebas di tangan. Bahkan, tangan korban nyaris putus. Di dalam kuburan korban juga ditemukan kacamata, bantal, remote TV, dan handphone milik korban. Mayat korban kemarin siang langsung dibawa ke RSUD Badung di Desa Kapal, Kecamatan Mengwi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut pasca dievakuasi dari kuburannya. Hingga tadi malam, jasad korban masih dititip di RASUD Badung. “Dilihat dari kondisi mayatnya, dokter rumah sakit bilang kalau kobnan diduga dibunuh sekitar 8 jam sampai 24 jam sebelum kuburnya digali,” ungkap Kapolres Badung, AKBP I Komang Suartana, Selasa kemarin. Sejauh ini, polisi masih melakukan pengembangan penyedidikan kasus ini. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti di lokasi TKP, pelaku perampokan sadis ini diduga kuat berjumlah dua orang, yang notabene merupakan karyawan korban Nyoman Susila. Hanya saja, belum jelas apa motif di balik perampokan sadis tersebut. Sementara itu, hingga kemarin siang polisi sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus perampokan sadis di Perumahan Amerta Graha, Banjar Dukuh, Desa Dalung, yang menesawkan kontraktor ini. Saksi yang diperiksa polisi termasuk istri korban, Luh Eny Suryanti---yang beda usia sekitar 19 tahun dari suaminya dan baru dinikahi Nyoman Susila sertahun lalu, hingga belum dikauruniai momongan. Berdasarkan kesaksian istri korban, Luh Eny Suryanti, dirinya terakhir kali melihat sang suami di rumahnya, Senin pagi sekitar pukul 07.00 Wita. Pagi itu, suaminya berada di rumah saat Luh Eny Suryanti berangkat kuliah ke kampusnya, Sekolah Pariwisata di Desa Muding, Kecamatan Kuta Utara. “Waktu istrinya berangkat kuliah sekitar pukul 07.00 Wita, korban (Nyoman Susila) masih tidur di rumahnya,” ungkap Kasat Reskrim Polres Badung, AKP I Wayan Arta Ariawan, Selasa kemarin. Luh Eny Suryanti yang berasal dari Karangasem baru pulang kulih Senin sore sekitar pukul 15.00 Wita. Saat itu, kondisi rumahnya dalam keadaan kosong dan terkunci. Sedangkan mobil Jeep CJ7 nopol DK 501 II dan sepeda motor Mio milik suaminya sudah tidak ada di garasi. Kemudian, perempuan berusia 27 tahun ini pergi ke rumah temannya di kawasan Desa Dalung. Sedangkan malamnya dia menginap menginap di rumah salah satu saudaranya yang berlokasi di Jalan Nusa Kambangan Denpasar Barat. Barulah keesokan harinya, Selasa pagi pukul 06.00 Wita, Luh Eny Suryanti kembali pulang ke rumahnya di Perumahan Amerta Graha, Banjar Dukuh, Desa Dalung. Kondisi rumahnya masih tetap seperti sehari sebelumnya: kosong dan terkunci. Selang 2 jam kemudian, Selasa pagi pukul 08.00 Wita, istri korban ini berinisiastif mendatangkan tukang kunci untuk bisa masuk ke dalam rumahnya yang terkunci rapat. Luh Eny Suryanti pun masuk ke dalam rumahnya yang telah ditempati selama setahun sejak menikah, bersama seorang tetangganya. Betapa kagetnya istri korban, karena melihat kondisi di dalam rumahnya yang berantakan, disertai ceceran darah di mana-mana. Luh Eny Suryanti dan tetangganya itu pun langsung melapor ke Polsek Kuta Utara. Sementara itu, sejumlah tetangga mengatakan mereka sempat melihat dua pria mendatangi rumah korban, Senin pagi sekitar pukul 08.30 Wita. Lalu, sekitar pukul 10.00 Wita, mobil dan motor yang biasanya parker di garasi rumah berlantai II ini sudah tidak terlihat lagi. “Namun, tetangga korban tidak mendengar ada kegaduhan di dalam rumah tersebut. Dua tamu pria yang mengunjungi korban pagi itu juga tidak dikenal,” papar Wayan Arta Ariawan. Menurut Arta Ariawan, jajaran kepolisian masih memburu pelaku perampokan sadis yang menewaskan pengusaha kontraktor ini. Polisi menduga kuat pelaku perampokan sadis adalah dua tamu yang mendatangi korban pagi itu. Kedua pria tersebut diduga kuat merupakan karyawan korban Nyoman Susila. Arta Aryawan menyatakan, kedua pelaku masing-masing berinisial ED dan BS. Keduanya merupakan karyawan korban dan diketahui tinggal di dalam areal bekas Taman Reptil dan Buaya Indonesia Jaya di Desa Werdi Buana, Kecamatan Mengwi---di mana mayat korban dikuburkan. Dugaan ini, menurut Arta Ariawan, dikuatkan dengan fakta bahwa di dalam rumah korban Nyoman Susila ditemukan motor Honda Supra Fit warna hitam nopol DK 5078 FE dan beberapa barang lainnya. Motor dan barang tersebut masing-masing milik ED dan BS. “ED dan BS ini dulunya sempat kerja dan tinggal di Taman Reptil dan Buaya Indonesia di Mengwi. Setelah Taman Buaya tersebut ditutup, ED kerja dengan korban (Nyoman Susila),” jelas Arta Ariawan

Rusuh di Kepaon, Dua Terluka


Ketegangan meledak di Kampung Kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Jumat (7/6) siang. Massa yang diduga kelompok ormas mencapai puluhan orang serbu rumah warga, hingga pemiliknya terluka dan dilarikan ke RS Sanglah. Kerusuhan nyaris meluas, karena kelompok pemuda Kepaon juga berusaha melakukan pembalasan sambil membawa senjata.

Kerusuhan di Kampung Kepaon kemarin siang meledak sekitar pukul 14.00 Wita, ketika massa salah satu kelompok ormas menyerbu rumah keluarga Luthfi, 28. Massa ormas yang diduga melakukan serangan balasan karena ada anggotanya diutusuk oleh Luthfi di arena biliar, Jumat dinihari pukul 01.30 Wita, menyerbu sambil teriak-teriak mencari nama Luthfi. Saat penyerangan terjadi, Luthfi sedang tidak ada di rumahnya yang berlokasi di di Jalan Raya Pemogan Gang Muhajirin II Kepaon, Denpasar Selatan. Mendengar ada kegaduhan, ayah Luthfi, Abdullah, 55, langsung keluar dari kamarnya. Naas bagi Abdullah, karena pria berusia 55 tahun ini langsung jadi korban amuk massa. Selain diinjak-injak dan dipukuli, tubuh Abdullah juga ditusuk dari belakang, hingga harus dilarikan ke IRD RS Sanglah untuk menjalani perawatan intensif. Usai melakukan aksinya merusak rumah dan melukai korban Abdullah, massa yang terdiri dari para pria berbadan tegap langsung kembali ke markasnya di Jalan Batanta Denpasar Selatan. Tidak terima dengan aksi penyerangan tersebut, puluhan pemuda Kampung Kepaon langsung berkumpul dengan membawa senjata tajam dan bersiap melakukan penyerangan ke markas ormas tersebut. Beruntung, puluhan aparat kepolisian dari Polresta Denpasar dan Polda Bali yang sudah berjaga di sekitar lokasi berhasil mencegah pergerakan massa pemuda Kepaon, sehingga urung terjadi pertumpahan darah. Massa pemuda Kepaon kemudian terkonsentrasi di sekitar jembatan perempatan Jalan Glogor Carik-Jalan Tukad Baru-Jalan Taman Pancing Denpasar, lengkap dengan membawa berbagai senjata. Sebaliknya, massa ormas yang juga sudah bersiap dengan senjata tajam, pilih bertahan di markasnya yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari tempat berkumpulnya kelompok pemuda Kepaon. Hingga Jumat sore, suasana di kawasan Kampung Kepaon dan Jalan Batanta Denpasar Selatan masih tegang. Kedua kelompok massa masih berjaga-jaga di posisinya masing-masing dengan membawa senjata. Bahkan, sempat terdengar imbauan melalui pengeras suara dari kubu massa pemuda Kepaon agar mereka berjaga-jaga. ”Kepada seluruh masyarakat Kepaon, kita harus jaga-jaga. Kita harus menonjolkan diri sehingga ketahuan mana yang musuh mana yang bukan,” bunyi imbauan itu. Pasukan kepolisian pun terus berjaga di lokasi untuk antisipasi segala kemungkinan. Petugas gabungan dari Polresta Denpasar dan Polda Bali menempatkan personelnya di seluruh pintu keluar Kampung Kepaon. Polisi bersenjata laras panjang, antara lain, berjaga-jaga di Taman Pancing untuk mencegah pemuda Kepaon keluar dari kampungnya. "Gabungan dari Polda Bali dan Polresta Denpasar sudah diturunkan," ungkap Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan, AKP I Gusti Ngurah Yudistira, yang kemarin sore turun ke lokasi kejadian. Informasi di lapangan, aksi penyerangan rumah warga yang berbuntut penebasan korban Abdullah ini berawal dari kejadian malam sebelumnya di arena biliar. Kala itu, anak dari korban Abdullah yakni Luthfi menebas salah satu anggota kelompok ormas bernama I Made Susana Yasa alias Made Kembar, 38, di arena biliar di Jalan Gunung Galang Banjar Glogor Carik, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat dinihari sekitar pukul 01.30 Wita. Dalam insiden tersebut, Luthfi awalnya main biliar bersama beberapa temannya di lokasi sejak Kamis (6/6) malam. Tidak lama berselang, datanglah Made Kembar ikut main biliar di meja tersebut. “Semula, Made Kembar tidak dikasi main. Tapi, karena memaksa, akhirnya dikasi main biliar. Namun, justru Luthfi yang pilih berhenti main,” ungkap sumber di kepolisian, Jumat kemarin. Setelah berhenti main, Luthfi bersama temannya pilih minum-minum di depan biliar, sambil menelepon beberapa rekan lainnya. Sekitar pukul 01.30 Wita, Luthfi mendadak masuk lagi ke arena biliar bersama lima temannya. Begitu masuk, tanpa ba bi bu Luthfi langsung menusuk Made Kembar menggunakan pisau yang dibawanya. “Korban Made Kembar nyaris tewas karena mengalami luka tusuk di bagian leher dan dan luka tebasan di lengan kiri,” jelas sumber tadi. Korban Made Kembar, anggota ormas yang tinggal di Jalan Pulau Galang Denpasar Selatan, kemudian dilarikan ke RS Kasih Ibu Denpasar untuk mendapatkan perawatan intensif, karena lukanya cukup parah. Sedangkan Luthfi bersama lima temannya, langsung kabur meninggalkan lokasi biliar setelah menyerang Made Kembar. Diduga kuat, aksi penyerangan di arena biliar dinihari inilah yang memicu dendam kelompok ormas. Akhirnya, massa ormas berjumlah puluhan orang balik melakukan penyerangan ke rumah keluarga Luthfi di Kampung Kepaon, Jumat siang pukul 14.00 Wita, hingga menyebabkan ayah kandungnya, Abdullah terluka. Rumah keluarga korban di Jalan Raya Pemogan Gang Muhjiran II Kepaon, Denpasar Selatan yang juga difungsikan sebagai toko baju ini rusak parah di bagian kaca. Bahkan, beberapa barang terlihat berserakan di luar rumah. Menurut kesaksian Hatira, tetangga yang rumahnya persis berada di sebelah timur rumah korban, awalnya ada tiga orang berbadan tegap yang datang ke lokasi sambil melihat ponselnya. Tak berselang lama, datang dua orang lagi, dan kemudian disusul kedatangan massa berbadan tegap secara bergerombol. “Saya lihat setelah mencet-mencet HP, mereka bilang, ‘Ya benar, ini rumahnya’,” cerita Hatira. Dalam sekejap, lanjut Hatiran, sudah berdatangan massa berjumlah puluhan orang dan langsung mengambil batu besar. Mereka kemudian menghancurkan rumah keluarga Luthfi. Puluhan pria tegap yang semuanya memakai kaos warna gelap itu berteriak-teriak menyebut nama Luthfi. “Saya sempat keluar rumah, terus disuruh masuk sama mereka,” kenang Hatira. Karena khawatir rumahnya yang bersebelahan juga ikut dirusak massa ormas, wanita paruh baya ini mengiba kepada penyerang. Apalagi, kata dia, massa penyerang berteriak hendak membakar rumah Luthfi. “Saya minta jangan dibakar, nanti rumah saya kena,” tutur Hatira. Untungnya, massa penyerang urung membakar rumah Luthfi dan hanya melakukan perusakan. Namun, ayah Luthfi, Abdullah, menjadi korban amuk massa hingga harus dilartikan ke IRD RS Sanglaj, karena terluka tusuk di bagian punggung. Menurut kesaksian warga setempat, penyerangan yang dilakukan kelompok ormas ini berlangsung sekitar 15 menit. Massa penyerang rata-rata memarkir kendaraannya seperti sepeda motor dan mobil di jalan raya yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah korban. “Sebagian penyerang memakai helm, sebagian lagi memperlihatkan wajahnya. Para penyerang juga ada yang mempersenjatai diri mereka dengan senjata tajam sepertu pedang, tombak, dan lainnya,” cerita warga Kapaon. Seteah merusak rumah dan melukai Abdullah, massa penyerang kembali merusak salah satu rumah warga yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi TKP. Rumah kedua yang dirusak massa ini diketahui milik salah satu kerabat Luthfi

Pasti-Kerta Bawa 75 Saksi



Kubu Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta alias Pasti-Kerta (Cagub-Cawagub yang diusung Koalisi Bali Mandara) siap siaga, menyusul gugatan hasil Pilgub Bali 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan AA Puspayoga-Dewa Sukrawan alias PAS (diusung PDIP bersama PKS). Pihak Pasti-Kerta siapkan 75 saksi militan ke persidangan sengketa Pilgub Bali yang akan dimulai MK di Jakarta, Senin (10/6) ini.

Informasinya, 75 saksi militan yang disiapkan Pasti-Kerta ke MK tersebut berasal dari beberapa TPS yang dipersolkan kubu PAS. Mereka sudah didibekali khusus dan siap berangkat ke Jakarta. “Para saksi mencapai 75 orang ini sudah pegang data untuk membuktikan fakta-fakta dan kebenaran. Mereka siap berangkat ke MK kapan saja,” ujar sumber di lingkaran Koalisi Bali Mandara (Golkar-Demokrat-Gerindra-PNBKI-Hanura-PKPI-PKPB-Pakar Pangan-PAN), Minggu (9/6). Menurut dia, persidangan perdana sengketa Pilgub Bali MK, Senin ini, agendanya baru pembacaan gugatan oleh kubu PAS selaku pemohon. Jadi, saksi-saksi dari kubu Pasti-Kerta belum diperlukan di sidang hari ini. Namun, kehadiran mereka diperlukan setelah sidang di MK sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi. “Saat pemeriksaan saksi-saksi, mereka (75 saksi militan) sudah siap memberikan kesaksian secara hukum,” ujarnya. Ketua Tim Kampanye Pasti-Kerta, Made Mudarta, membenarkan kubu Koalisi Bali Mandara menyiapkan puluhan saksi untuk dibawa ke MK. Menurut Mudarta, para saksi ini memang sudah disiapkan sejak awal, bukan karena ada gugatan dari kubu PAS. “Mereka digenjot ketika direkrut. Nah, karena sekarang ada gugatan, mereka dilapis lagi dengan pengetahuan tambahan,” ujar Mudarta saat dikonfirmasi secara terpisah di Denpasar, Minggu kemarin. “Pasti-Kerta menyiapkan semuanya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk di MK. Karena ini kan politik, jadi kami tidak boleh meremehkan persoalan. Saksi-saksi yang disiapkan itu memang ada di lapangan dan paling paham dengan kondisi riil kejadian,” lanjut Ketua DPD Demokrat Bali ini. Mudarta sendiri mengaku sudah terbang ke Jakarta untuk menghadiri persidangan perdana di MK hari ini. Mudarta bersama timnya akan memantau jalannya sidang di MK selaku pihak terkait, di mana KPU Bali dalam posisi sebagai termohon. “Saya sudah di Jakarta ini. Meski agenda sidang perdana hanya pembacaan gugatan dari pemohon, namun kami dari Pasti Kerta tetap hadir. Soalnya, ini menyangkut sebuah fakta yang harus dibuktikan,” tegas Mudarta. Sedangkan Ketua Koalisi Bali Mandara, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mengakui saksi-saksi yang disiapkan ke MK adalah mereka yang berada di beberapa TPS yang persoalkan kubu PAS. Tapi, Demer menampik jika puluhan saksi tersebut disebut telah dibekali khusus sebelum tarung ke MK. “Ini bukan pertempuran pakai menyiapkan dan melatih segala, tapi memang mereka yang direkrut dulu disiapkan bertanggung jawab dengan tugasnya sampai selesai. Mereka juga rela karena memiliki sikap tanggung jawab terhadap proses demokrasi Bali,” ujar Demer, Minggu kemarin. “Di MK nanti, kami yakin tidak ada yang ditutupi. Semuanya terbuka dan MK akan memutuskan yang terbaik. Jadi, kita tunggu proses di MK, karena mulai besok (hari ini) sidangnya,” lanjut Wakil Sekjen DPP Golkar ini. Sementara itu, awak KPU Bali selaku tergugat dalam sengketa Pilgub di MK, sudah berangkat ke Jakarta tadi malam. Ketua KPU Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, langsung memimpin personelnya dalam sidang hari ini. Pada persidangan perdana hari ini, KPU akan mendengarkan pembacaan gugatan pihak pemohon (PAS). ”Agenda sidang besok (hari ini) kan kita hanya mendengarkan penyampaian gugatan. Usai pembacaan gugatan dari pihak pemohon, barulah diagendakan sidang lanjutannya di MK,” ujar Lanang Perbawa. Menurut Lanang, ada waktu 14 hari bagi proses di MK untuk menuntaskan kasus gugatan sengketa Pilgub Bali, terhitung sejak sidang perdana. “Kita berharap semuanya berjalan dengan baik di MK. KPU Bali sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan prosedural,” tegas Lanang. Sedangkan kubu PAS selaku pemohon gugatan hasil Pilgub Bali, juga menyatakan siap menghadapi sidang perdana di MK, Senin ini. "Kita sangat siap menghadapi sidang perdana di MK. Nanti seluruh tim kuasa hukum akan turun," ujar Koordinator Tim Kuasa Hukum PAS dari DPP PDIP, Arteria Dahlan,   di Jakarta, akhir pekan kemarin. Menurut Arteria, pihaknya sudah menyiapkan saksi-saksi untuk dibawa ke persidangan MK. Rencananya, kubu PAS akan menghadirkan sekitar 50 saksi dalam sidang perdana. "Kita akan hadirkan 50 saksi, walau agenda sidang perdana bukan mendengarkan para saksi. Kita mendatangkan saksi-saksi agar mereka yakin dan tidak takut dalam mengemukakan fakta-fakta," jelas Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDIP ini. Gugatan ke MK diajukan kubu PAS, karena terjadi perbedaan hasil hitung suara Pilgub Bali, 15 Mei 2013. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara KPU Bali, Pasti-Kerta ditetapkan sebagai pemenang Pilgub 2013 dengan dominasi 50,02 persen suara. Pasti-Kerta hanya unggul dengan selisih 996 suara dari PAS. Sebaliknya, kubu PAS klaim mereka yang unggul dengan 50,02 persen suara.

KPU Siapkan Counter Hari Ini



Sidang perdana sengketa Pilgub Bali 2013 telah digelar di Mahkaman Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (10/6), dengan agenda pembacaan gugatan dari kubu pemohon AA Puspayoga-Dewa Sukrawan alias PAS (Cagub-Cawagub yang diusung PDIP bersama PKS). Dalam gugatannya kepada KPU Bali selaku termohon, kubu PAS tuding banyak kecurangan di Pilgub. KPU Bali pun siapkan counter (lakukan serangan balik) saat sidang lanjutan di MK, Selasa (11/6) ini, dengan saksi-saksi kompeten.

Sidang perdana sengketa Pilgub Bali di MK, Senin kemarin, dipimpin Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar. Gugatan kubu PAS selaku pemohon dibacakan ketua tim kuasa hukumnya dari DPP PDIP, Arteria Dahlan. Ketua DPD PDIP Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok rat juga hadir ke MK bersama Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo serta Made Urip dan IGA Rai Wirajaya (anggota Fraksi PDIP DPR Dapil Bali). Sedangkan Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa selaku termohon didampingi kuasa hukum dari Kejati Bali dan tim pengacara profesional, seperti AH Wakil Kamal, Maria Farida Indrati, Mulyadi M Phillian, Iqbal Tawakal Pasaribu, Suprihadi, dan Aan Sukirman. Kubu pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta alias Pasti-Kerta (Cagub-Cawabup dari Koalisi Bali Mandara sebagai pemenang Pilgub Bali) juga hadir selaku pihak terkait di persidangan perdana kemarin. Ketua DPD I Golkar Bali Ketut Sudikerta (yang Cawagub dalam paket Pasti-Kerta) dan Wasekjen DPP Golkar Gede Sumarjaya Linggih juga hadir bersama petinggi parpol koalisi seperti Demokrat. Mereka didampingi tim kuasa hukum gabungan DPP Golkar-DPD I Golkar, seperti Samsul Huda, Wayan Warsa T Buana, Dewa Ayu Sri Wigunawati, Putu Yuda Suparsana, Made Sawitri, Ketut Ngastawa, Erwin Siregar, Suryadarma, Utomo Karim, dan Totok Prasentyanto. Sebelum membacakan gugatannya di persidangan MK kemarin, Arteria Dahlan lebih dulu menyampaikan opening statement. “Kami (PAS) mengajukan gugatan hasil Pilgub Bali bukan karena tidak siap kalah. Sebenarnya kami juga tidak mau datang ke MK, kita tidak mau pula sengketa-sengketa. Kita inginnya damai-damai saja. Tapi, rekap KPU terkait hasil perhitungan bermasalah," jelas Arteria. Untuk itu, kata dia, kubu PAS menolak hasil perhitungan karena kesalahan hasil hitung sangat nyata dan signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara. Berdasarkan hitungannya, PAS unggul 681 suara. Tapi, dalam rekap KPU, Pasti-Kerta unggul 996 suara "Kalau boleh hitungan kami yang benar itu, mohon ditetapkan Yang Mulia. Kita mohon ada pemungutan suara ulang di 138 TPS. Kemudian hitung ulang saja di Seririt, di Sawan juga. Kalau itu boleh dihitung ulang, kita yakin tidak perlu pemungutan suara ulang," papar Artelia. Menurut Arteria, ada kasus dibolehkannya pemilih nyoblos lebih dari sekali yakni di Buleleng dan Karangasem. Selain itu, ada pelanggaran terstruktur dengan keluarnya surat edaran 503. "Perintahnya tidak buka kotak, tapi perintah itu mengakibatkan kotak suara harus dibuka demi hukum karena harus diambil. Berikutnya lagi adanya pelanggaran terstruktur, massif, dan sistemastis yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan oleh teman-teman pihak terkait," beber Arteria. Sedangkan kuasa hukum termohon KPU Bali, melalui AH Wakil Kamal, menyatakan pihaknya sangat menghormasi gugatan yang diajukan kubu PAS karena itu merupakan hak mereka. Namun, KPU Bali telah melakukan tugas dan fungsi pokoknya sesuai perundang-undangan. Menurut dia, KPU Bali juga sangat menjunjung asas sesuai dengan UU 1945 serta telah berusaha maksimal untuk netral. "Apa yang dilakukan KPU Bali sudah proposional. Saat rekapitulasi pun, KPU melaksanakannya sesuai dengan perundang-undangan," jelas Wakil Kamal. Seusai sidang kemarin, ketua KPU Bali Lanang Perbawa yang didampingi dua Komisioner KPU lainnya, Dewa Wiarsa Raka Sandi dan Ketut Udi Prayudi, mengatakan pihaknya sudah siap menghadirkan saksi-saksi di MK untuk menghadapi gugatan kubu PAS. Pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan secara marathon dalam persidangan lanjutan, Selasa ini. “Kami sudah siap menghadirkan saksi-saksi. Minimal diminta 40 saksi dan kami sudah siap hadirkan saksi-saksi yang berkompeten dan tahu betul fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu bukan rekayasa, tidak seperti yang disampaikan pihak pemohon,” tandas Lanang Perbawa kepada NusaBali. Paparan senada juga disampaikan kubu Pasti-Kerta selaku pihak terkait melalui kuasa hukumnya, Samsul Huda. "Gugatan mereka (kubu PAS) terlalu banyak hiperbolanya. Justru kita akan buktikan bahwa mereka yang banyak melakukan pelanggaran," tegas Samsul Huda usai sidang kemarin. Dia menggarisbawahi, yang pegang kekuasaan di Bali adalah pejabat-pejabat dari PDIP, karena mereka punya 7 Bupati/Walikota. Sedangkan Gubernur tidak begitu memiliki kekuasan, sehingga program-programnya justru dihalangi. Terkait Pilgub Bali, pelanggaran dari kubu pemohon justru sungguh luar biasa lantaran ada satu pemilih nyoblos 100 surat suara. “Lalu, ada beredar cek mundur yang bisa dicairkan apabila pasangan mereka terpilih. Kita punya bukti-bukti lengkap pelanggaran mereka. Salah satunya, bukti cek mundur itu yang akan kita tampilkan," ancam Samsul Huda. Ditegaskan Samsul Huda, pihaknya siap mengajukan 50 saksi ke persidangan MK, belum lagi 40 saksi yang dibawa KPU Bali selaku termohon. "Kita ada 50 saksi yang siap dihadirkan ke sidang, kita akan proposional dalam menyampaikan fakta-fakta," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Demokrat Bali, Nengah Pringgo, selaku pengusung Pasti-Kerta, menyatakan yakin akan menang di MK, karena proses Pilgub telah sesuai dengan aturan. Dia pun sangat menyayangkan ucapan PAS sebelumnya, yang selalu mendengung-dengungan siap menang dan siap kalah, tapi teryata tidak terbukti.

Tabanan Dapat Cap Disclaimer



BPK memberikan opini disclaimer atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Tabanan 2012. Opini disclaimer diberikan terkait tidak jelasnya laporan terhadap pengelolaan keuangan RSUD Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Sementara, Pemprov Bali gagal mendapatkan opini ‘wajar tanpa pengecualian’ (WTP), karena BPK tetap memberinya status ‘wajar dengan pengecualian’ (WDP).

Opini disclaimer untuk Pemkab Tabanan ini disampaikan Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK, Efdinal dalam pertemuan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (11/6). Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Sjafrudin Mosii, juga hadir dalam pemaparan hasil audit di hadapan Gubernur bali Made Mangku Pastika, Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat, serta tiga Wakil Ketua Dewan: Ketut Suwandhi (Fraksi Golkar), Ida Bagus Putu Sukarta (Fraksi Gerindra), dan I Gusti Bagus Alit Putra (Fraksi Demokrat) tersebut. Efdinal menyatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim BPK mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran terhadap beberapa transaksi yang menggunakan dana cukup besar di RSUD Tabanan. Apalagi, bukti transaksi yang diberikan tidak sama dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. “Kalau buktinya kadang-kadang juga ada, tapi ketika kita cross check dengan bukti lain, sering tidak nyambung. Jadi, BPK tidak hanya menerima begitu saja bukti yang disampaikan oleh instansi, namun kita cross check dengan bukti-bukti lain. Bukti-bukti itulah yang tidak pas,” beber Efdinal yang kemarin didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Bali BPK, Ida Bagus Ketut Wisnu. Efdinal menegaskan, dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK harus memastikan setiap angka satu rupiah yang jelas sumber dan kegunaannya. "Ini yang sulit kami telusuri dalam pemeriksaan laporan keuangan RSUD Tabanan," katanya. Padahal, lanjut Efdinal, pihaknya jaug sebelumnya sudah memberikan masukan terkait beberapa permasalahan itu. Namun, ternyata belum maksimal dilakukan perbaikan oleh Pemkab Tabanan. "Pada tahun sebelumnya, laporan keuangan Pemkab Tabanan meraih opini ‘wajar dengan pengecualian’ (WDP), tapi sekarang disclaimer," tandas Efdinal. Menurut Efdinal, dari 9 Kabupaten/Kota di Bali, hanya Pemkab Tabanan yang memperoleh opini disclaimer atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2012. Sedangkan 8 daerah lainnya tidak ada yang mendapat opini disclaimer. Rata-rata mereka dapat opini ‘wajar dengan pengecualian’ (WDP). Bahkan, Pemkot Denpasar berhasil mendapatkan opini ‘wajar tanpa pengecualian’ (WTP). Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab/Pemkot di Bali lainnya, belum ada yang sampai mengarah kerugian negara yang berdampak pidana. "Ada beberapa kelebihan bayar dan kekurangan fisik, tapi tidak begitu besar dan biasanya sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat atau sudah direspons sebelum hasil laporan keuangan diumumkan." Sedangkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemprov Bali, BPK memberikan opini WDP (wajar dengan pengecualian), sama seperti setahun sebelumnya. Pemprov Bali gagal mengikuti jejak Pemkot Denpasar, yang sukses meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Dari hasil audit BPK, Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang dijalankan Pemprov Bali memang masih ada kelemahan dalam realisasi. Demikian pula pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) dan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), yang belum sepenuhnya teralisasi dengan sistem administrasi yang baik. Kemudian, ada masalah klasik yang sampai saat ini belum tuntas yakni persoalan aset tanah Pemprov Bali yang bukti-bukti sewanya terhadap pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi, belum ditemukan ada kerugian negara. Menanggapi masalah ini, Gubernur Pastika menegaskan apa yang menjadi temuan BPK terhadap pelaksanaan anggaran Pemprov, memang ada persoalan administrasi. Program JKBM, misalnya, hanya ada di Bali. Di daerah lainnya di Indonesia tidak ada JKBM. “Karenanya, untuk mencari model penerapan anggarannya belum bisa ditemukan yang terbaik,” ujar Pastika. Menurut Pastika, pelaksanaan JKBM hanya masalah di posting saja. Tidak ada kerugian negara dalam pelaksaaan anggaran tersebut. Pada tahun anggaran 2012, pelaksanaan belanja JKBM belum ada temuan, sehingga dalam pelaporan tahun 2013 tinggal memindahkan saja. Kendati demikian, Gubernur Pastika berjanji akan berupaya memperbaiki apa yang menjadi temuan dari hasil pemeriksaan BPK. "Kami akan berkoordinasi dan memperbaiki kekurangan dalam penggunaan anggaran APBD yang diperiksa BPK, termasuk juga aset-aset daerah yang dianggap tidak wajar," katanya. "Menurut kami sudah sesuai dengan aturan, tapi setelah diperiksa BPK dinyatakan ada kelemahan. Ini yang perlu ada penyamaan persepsi, sehingga ke depannya tidak ada kesalahan lagi." Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa menyatakan tidak ada indikasi korupsi dalam pengelolaan RSUD, meskipun BPK memberikan opini disclaimer atas laporan keuangannya. Wirna Ariwangsa menegaskan, selama ini RSUD Tabanan kejar pelayanan, sehingga administrasinya keteteran. Menurut Wirna Ariwangsa, opini disclaimer itu terjadi terkait manajemen pembukuan di RSUD Tabanan. “RSUD Tabanan terapkan pembukuan akuntasi sesuai aturan Badan Layanan Umum (BLU). Pencatatan keuangan beda dengan SKPD, sehingga BPK memberi opini tidak wajar. Tapi, ini masih dibenahi,” tandas Wirna Ariwangsa secara terpisah di Tabanan, Selasa kemarin. “Opini disclammer itu bukan berarti ada korupsi di situ. Tidak ada kerugian negara yang diakibatkan dari temuan di RSUD Tabanan,” imbuhnya. Sedangkan Kepala Inspektorat Tabanan, Made Urip Gunawan, menyatakan sistem pencatatan akuntasi di RSUD Tabanan belum sesuai. Prinsipnya, RSUD Tabanan menggunalan dua model yakni akuntasi BLU dan model SIKD (sistem informasi keuangan daerah). “RSUD Tabanan telah capai ISO, sehingga mengutamakan pelayanan. Ini yang menyebabkan pelaporan keuangannya kemarin terjadi keterlambatan, sehingga jadi temuan BPK. Tapi, opini disclaimer itu bukan berarti kiamat. Perlu saya luruskan, tak ada indikasi korupsi, karena tidak kerugian negara yang diakibatkan oleh RSUD Tabanan,” tegas Urip Gunawan

Mendagri Kirim Utusan ke Tabanan



Setelah BPK memberikan opini ‘Disclaimer’ terhadap laporan keuangan Pemkab Tabanan tahun anggaran 2012, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim utusan ke Tabanan, Sabtu (15/6) lusa. Kasubdit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kemendagri, Prof Bedjo Muljono, diterjunkan secara khusus untuk mengkonfirmasi langsung masalah ‘transaksi’ di RSUD Tabanan yang digarisbawahi BPK.

Keputusan Kemendagri terjunkan utusan ke Tabanan ini menyusul adanya laporan dari pihak RSUD Tabanan soal opini Disclaimer yang diganjarkan BPK, Rabu (12/6). Menurut Wakil Direktur Operasional RSUD Tabanan, Nyoman Hary Sujana, pihaknya memang telah menginformasikan cap Disclaimer tersebut ke Kemendagri di Jakarta. Pihak Kemendagri langsung memberikan respons. “Pihak Kemendagri terkejut dengan laporan yang kami sampaikan (soal cap Disclaimer, Red). Akhirnya, Kasubdit BLUD Prof Bedjo Muljono akan diutus Kemendagri terjun langsung ke Tabanan hari Sabtu nanti, untuk melihat kondisi kami yang sesungguhnya,” ungkap Hary Sujana di Tabanan, Rabu kemarin. Hary Sujana berkilah, opini Disclaimer yang diberikan BKP terjadi karena masih minimnya sumber daya manusia (SDM) di RSUD Tabanan. Namun, dalam opini Disclaimer tersebut, tidak ada ditemukan terjadinya kerugian keuangan negara, baik karena kemahalan (mark up), laporan fiktif, maupun kenakalan sebagai dampak dari pengelolaan RS berstandar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini. Menurut Hary Sujana, standar akutansi yang diterapkan antara BLUD dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdapat perbedaan. Standar akuntansi di SKPD menerapkaan sistem akutansi perkantoran (SAP), sementara di BLUD ada tambahan standar akuntasi keuangan (SAK). “Dari standar akuntasi yang berbeda tersebut, juga berdampak terhadap penelusuran, pencatatan, dan pelaporan yang berbeda pula,” dalih Hary Sujana. Dari segi pelaporannya pun, lanjut dia, antara dua status tersebut juga ada tambahan satu laporan bagi BLUD dibadingkan SKPD. “Kalau pada SKPD, laporan yang wajib dibuat adalah neraca, LARA, dan CALK. Sedangkan pada BLUD, ada satu tambahan laporan wajib yakni laporan aktivitas (rugi/laba),” papar Hary Sujana. Dari sistem anggaran, imbuh Hary Sujana, kalau BLUD sifatnya fleksibel dan menerapkan sistem informasi Rumah Sakit (SIM-RS) dan SPKD APBD. Sedangkan pada SKPD, statis dan SPKD APBD. Dari segi perencanaan, juga terdapat sedikit perbedaan pada BLUD perencanaan dengan RBA dan pelampauan. Sedangkan pada SKPD, hanya dengan RKA. Kendati demikian, rencana kedatangan utusan Kemendagri nanti tatap bagus untuk perbaikan RSUD Tabanan. Menurut Hary Sujana, pihak RSUD Tabanan juga berupaya melakukan perbaikan ke depan. Salah satu upayanya, akan mengirim pejabat terkait di lingkungan Pemkab Tabanan ke Jakarta untuk mengikuti workshop. Dalam workshop di Jakart tersebut, Prof Bedjo Muljono selaku Kasubdit BLUD Mendagri juga ikut tampil sebagai pembicara. Berdasarkan pemaparan Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK, Efdinal, bersama Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Sjafrudin Mosii, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (11/6), dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali, hanya Pemkab Tabanan yang memperoleh opini Disclaimer atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2012. Sedangkan 8 daerah lainnya tidak ada yang mendapat opini Disclaimer. Rata-rata mereka dapat opini ‘wajar dengan pengecualian’ (WDP). Bahkan, Pemkot Denpasar berhasil mendapatkan opini ‘wajar tanpa pengecualian’ (WTP). Opini Disclaimer diberikan kepada Pemkab Tabanan terkait tidak jelasnya laporan terhadap pengelolaan keuangan RSUD Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Efdinal memaparkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim BPK mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran terhadap beberapa transaksi yang menggunakan dana cukup besar di RSUD Tabanan. Apalagi, bukti transaksi yang diberikan tidak sama dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. “Kalau buktinya kadang-kadang juga ada, tapi ketika kita cross check dengan bukti lain, sering tidak nyambung,” beber Efdinal. Dalam pemeriksaan laporan keuangan, lanjut dia, BPK harus memastikan setiap angka satu rupiah yang jelas sumber dan kegunaannya. "Ini yang sulit kami telusuri dalam pemeriksaan laporan keuangan RSUD Tabanan," katanya. Padahal, pihaknya jauh sebelumnya sudah memberikan masukan terkait beberapa permasalahan itu. Namun, ternyata belum maksimal dilakukan perbaikan oleh Pemkab Tabanan. "Pada tahun sebelumnya, laporan keuangan Pemkab Tabanan meraih opini ‘wajar dengan pengecualian’ (WDP), tapi sekarang Disclaimer," tandas Efdinal. Secara terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa menyatakan tidak ada indikasi korupsi dalam pengelolaan RSUD Tabanan, meskipun BPK memberikan opini Disclaimer atas laporan keuangannya. Wirna Ariwangsa menegaskan, selama ini RSUD Tabanan kejar pelayanan, sehingga administrasinya keteteran. Menurut Wirna Ariwangsa, opini disclaimer itu terjadi terkait manajemen pembukuan di RSUD Tabanan. “RSUD Tabanan terapkan pembukuan akuntasi sesuai aturan Badan Layanan Umum (BLU). Pencatatan keuangan beda dengan SKPD, sehingga BPK memberi opini tidak wajar. Tapi, ini masih dibenahi.” Sementara itu, sejumlah tokoh di Tabanan menyatakan prihatin atas opini Disclaimer yang diberikan BPK. Anggota Fraksi PDIP DPRD Tabanan Wayan Sarjana, misalnya, mengajak semua pihak berbenah. Dia mengatakan, selama ini Pemkab Tabanan sudah mewacanakan perbaikan, namun belum diimbangi dengan laksana (perbuatan) yang mendukung ke arah lebih baik. Sarjana pun mengusulkan pemanfaatan IT untuk terciptanya kontrol publik. “Dalam kasus ini, tidak ada yang perlu disalahkan. Tapi, harus ada tekad berbuat untuk lebih baik. Sistem harus diubah, dan pemanfaatan IT saya kira bisa menekan kebocoran termasuk tertib administrasi. Sebab dengan IT, masyarakat ikut berperan sebagai pengontrol sehingga pegawai akan lebih tertib dalam administrasi,” saran politisi senior asal Baturiti, Tabanan ini kepada NusaBali, Rabu kemarin. Sedangkan Made Sudana, politisi Gerindra asal Selemadeg Barat, Tabanan menyebutkan opini Disclaimer merupakan predikat paling buruk yang dikeluarkan BPK terhadap lapuran keuangan daerah. Terkait predikat buruk ini, Sudana menilai ada sesuatu di RSUD Tabanan yang harus segera diungkap. “Pemeriksaan BPK merupakan tahap awal. Kalau sudah Disclaimer, pihak terkait harus segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Harus dilakukan penyelidikan lanjutan, apakah hanya penyimpangan administrasi atau ada potensi kerugian Negara?” ujar Sudana secara terpisah, Rabu kemarin. “Menurut saya, harus ada penelusuran lebih jauh di RSUD Tabanan, termasuk Rumah Sakit Internasional (RSI) Nyitdah dan instansi lainnya,” lanjut mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.

Demer Naik Pangkat



Pasca sukses ‘memenangkan’ pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Susikerta (Pasti-Kerta) di Pilgub Bali 2013, Wakil Sekjen DPP Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer naik pangkat. Demer yang anggota DPR dua kali periode dari Dapil Bali, dipromosikan menduduki jabatan baru sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar.

Keputusan menaikkan pangkat Demer ini diambil melalui rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical, di Jakarta, Rabu (12/6) malam. Demer dipercaya menjadi Ketua Bappilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar, menggantikan Adi Putra Darmawan Taher. Sedangkan posisi Wasekjen DPP Golkar yang ditinggalkan Demer, kini dialihkan kepada Junaidi Elvis. Adi Putra Darmawan Taher sendiri dialihkan menjadi Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup DPP Golkar. Penunjukan Demer ini dituangkan melalui SK bernomor Kep-266/DPP/GOLKAR/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentang Pergantian Antar Waktu Personalia Pengurus dan Pemekaran Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DPP Golkar Masa Bakti 2009-2015. Surat ketetapan ditandatangi Ketua Umum DPP Golkar Ical dan Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham. Dengan posisi barunyanya tersebut, Demer kini memiliki tanggung jawab besar untuk memenangkan Golkar di wilayah Bali, NTB, dan NTT dalam tarung Pileg 2014 mendatang. "Ketua Umum DPP Golkar (Ical) menginstruksikan saya tidak hanya memenangkan partai dalam Pileg, tapi juga di Pilpres 2014. Tapi, siap menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab," ujar Demer saat dikonfirmasi NusaBali di Jakarta, Kamis (13/6). Sebagai Ketua Bappilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar, Demer pun berjanji akan rajin mendatangi ketiga daerah tersebut untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi peta perpolitikan setempat maupun internal partainya. Berdasarkan hasil Pileg 2009 lalu, Golkar jawara di NTB dan NTT, sementara di Bali jadi runner-up di bawah PDIP. “Saya juga akan berusaha mendongkrak suara Golkar di Bali pada Pileg 2014 mendatang, kalau bisa jadi nomor satu,” tandas politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, yang juga Ketua Kadin Daerah Bali ini. Sementara itu, naiknya Demer ke kursi salah satu Ketua DPP Golkar ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Bali. Inilah untuk kali pertama kader Beringin asal Bali dapat jabatan strategis di DPP Golkar. Sebelumnya, sejak masa Orde Baru, belum pernah ada kader Beringin dari Bali yang dipercaya memegang jabatan setinggi Demer. Spekulasi yang berkembang, kenaikan pangkat ini merupakan reward bagi Demer atas suksesnya memenangkan Pasti-Kerta dalam Pilgub Bali 2013 versi KPU. Dalam Pilgub Bali, 15 Mei 2013 lalu, Pasti-Kerta diusung Golkar bersama 8 parpol lainnya yang tergabung di Koalisi Bali Mandara, yakni Demokrat, Gerindra, PNBKI, Hanura, PKPB, PKPI, Pakar Pangan, dan PAN. Dalam Pilgub tersebut, Demer bertindak sebagai Ketua Koalisi Bali Mandara dan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pasti-Kerta. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, Pasti-Kerta memenangkan Pilgub Bali dengan 50,02 persen atau unggul selisih 996 suara dari pasangan AA Puspayoga-Dewa Sukrawan alias PAS (Cagub-Cawagub yang diusung PDIP bersama PKS). “Ya, Demer ini banyak berperan dalam pemenangan Pilgub Bali 2013. Boleh jadi, jabatan baru sebagai Ketua Bappilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar sebagai bentuk penghargaan partai terhadap kinerja Demer di Pilgub,” ujar sumber NusaBali di lingkaran Golkar, Kamis kemarin. Betulkah? Saat dikonfirmasi NusaBali masalah ini tadi malam, Demer membantah jabatan Ketua DPP Golkar sebagai reward atas suksesnya di Pilgub Bali, 15 Mei 2013. “Nggak ada itu karena Pilgub Bali. Pergantian jabatan ini murni penyegaran di tubuh DPP Golkar,” elak Demer. Demer pun wanti-wanti agar media tidak mengaitkan posisi barunya di DPP Golkar ini dengan hasil Pilgub Bali 2013. Pasalnya, kata Demer, kemenangan Pasti-Kerta di Pilgub bukan diraih atas kinerja perseorangan, tapi kinerja seluruh tim, seluruh rakyat Bali. Kader-kader nawasana parpol yang tergabung dalam Koalisi Bali Mandara juga berperan. Demer menegaskan, dirinya kerja memenangkan Pilgub Bali bukan atas dasar pamrih jabatan. “Pergantian jabatan ini murni karena ada kader di DPP Golkar yang mengundurkan diri, sehingga dilakukan penyegaran. Saya naik menggantikan posisi Pak Adi Taher, juga asli penyegaran,” katanya.

Rasa Panggil Relawan 2008



Berbagai upaya dilakukan kalangan kandidat bupati/wakil bupati Klungkung yang akan tarung dalam pemilihan kepala daerah, 23 Agustus mendatang. Paket Tjokorda Raka Putra–I Putu Tika Winawan yang diusung koalisi Hanura-PDP (Nurani-Pembaruan) memanggil kembali relawan Rasa tahun 2008.

Untuk diketahui relawan Rasa 2008 adalah Tim Pemenangan Tjokorda Raka Putra yang berpaket dengan I Ketut Gunaksa (asal Jungutbatu, Nusa Penida) saat tarung dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Klungkung pada 2008 lalu. Paket Rasa saat itu meraih suara 29 persen lebih, di posisi kedua setelah pasangan I Wayan Candra-Tjokorda Gde Agung yang diusung PDIP. Tim Relawan Rasa 2008 itu disebut-sebut siap terjun dan bahu-membahu untuk memenangkan paket Tjok Raka Putra–Tika Winawan (paket Rasa II). Tekad tersebut menyusul merapatnya Relawan Rasa 2008 ke kediaman Tjokorda Raka Putra di Puri Saraswati-Puri Agung Klungkung, Rabu (12/6) sore. Relawan ini terdari dari tokoh-tokoh dan simpatisan dari berbagai tempat di Klungkung, seperti Banjarangkan, Klungkung, Dawan, dan Nusa Penida. Mereka ada yang tokoh masyarakat, tokoh puri, tokoh adat. Meski pun tak seratus persen masih utuh seperti dulu, namun diklaim antara 75-80 persen ‘kekuatan’ Rasa 2008 masih ada. Dan Rasa II disebutkan siap menggalang dukungan untuk memenangkan paket Tjok Raka Putra-Tika Winawan. “Kekurangan tersebut ditutupi dengan kekuatan mesin koalisi Hanura-PDP, dan PPRN,” ujar Ketua Tim Pemenangan Paket Rasa I Komang Gede Ludra. Politisi dari Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, ini menyatakan sangat optimistis dengan tambahan kekuatan menyusul merapatnya kembali Relawan Rasa 2008. “Yang hadir saat di puri (Puri Saraswati) sekitar dua ratusan orang,” ungkap Ludra, yang kini menjabat Plt Wakil Ketua Dewan Klungkung. Kata Ludra, angka 200 orang tersebut sangat signifikan. Alasannya, yang datang merapat adalah pentolan atau tokoh-tokohnya saja. “Personel dan struktur di bawah, tentu lebih dari itu,” kata Ludra. Disebutkannya, paket Rasa 2013 merupakan paket Rasa terbarukan. Sementara dari hitung-hitungan perimbangan kekuatan politik, kekuatan Rasa terbilang lumayan. Mengacu perolehan suara tahun 2009, paket Tjok Raka Putra–Tika Winawan, memiliki dukungan sekitar 28 persen. Masing-masing 12 persen suara Hanura, 8 persen suara PDP, dan 4 persen suara PPRN. Jika diasumsikan masing-masing memberikan dukungan absolut dengan tambahan suara Rasa tahun 2008, sebesar 29 persen lebih, logikanya, kekuatan Rasa II jadi 57 persen. “Inilah yang membuat kami optimis,” lontar Ludra. Sementara setelah mendapat dukungan dari PNIM, PDIP kini tengah menjagi koalisi dengan pihak Demokrat. Informasi di luaran yang berkembang, penjajagan koalisi dengan Demokrat, telah dilakukan dengan kontak-kontak dengan kalangan kader Demokrat. Di antaranya dengan Sekretaris DPC Demokrat I Wayan Joniarsa dan I Ketut Suastika. Keduanya kader Demokrat yang duduk di dewan. “Itu kan semua teman. Karena itu kami dekati. Sudah ada komunikasi, untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” ujar sumber   di PDIP. Informasi tersebut diiyakan Ketua DPC PDIP Klungkung I Wayan Candra. Namun Candra mengelak memberi penjelasan lebih lanjut. Dengan diplomatis, dia katakan dalam politik komunikasi itu wajib. “Kerja politik adalah pekerjaan komunikasi. Kerenanya dengan siapa pun kita jalin komunikasi, juga dengan teman-teman di Demokrat,” ujar Candra. Untuk diketahui, Demokrat merupakan salah satu parpol yang memiliki wakil di dewan yang selama ini masih ‘merdeka’. Parpol besutan SBY ini, memiliki dua wakil di DPRD Klungkung, yakni I Wayan Joniarsa (Sekretaris) dan I Ketut Suastika (kader Demokrat) asal Dawan. Sedangkan Ketua DPC Demokrat Klungkung dipegang I Gede Artison Andarawata, putra pelukis kondang I Nyoman Gunarsa, asal Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan.

Jika PAS Kalah, PDIP Oposisi



Fraksi PDIP DPRD Bali akan ambil peran sebagai oposisi jika Cagub-Cawagub yang mereka usung, AA Puspayoga-Dewa Sukrawan (PAS), tetap kalah dalam gugatan sengketa Pilgub 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, Fraksi PDIP DPRD Bali akan mulai merapatkan barisan dalam rapat internal, Kamis (20/6) ini.

Sumber NusaBali di lingkaran PDIP menyatakan, selama ini partainya sudah mengambil peran ‘oposisi’, apalagi setelah Gubernur Made Mangku Pastika maju lagi ke Pilgub Bali 2013 sebagai Cagub yang diusung Koalisi Bali Mandara (Golkar-Demokrat-Gerindra-PNBKI-Hanura-PKPB-PKPI-Pakar Pangan-PAN). Berdasarkan hasil pleno KPU, Mangku Pastika yang berpaket dengan Ketut Sudikerta di posisi Cawagub (Pasti-Kerta) keluar sebagai pemenang Pilgub Bali, 15 Mei 2013, dengan keunggulan selisih 996 suara atas PAS. Proses hukum sengketa Pilgub Bali yang dimohon kubu PAS ke MK pun kemungkinan akan dimenangkan KPU, alias Pasti-Kerta tetap sebagai pemenang Pilgub Bali. Menurut sumber tadi, jika nanti pasangan Mangku Pastika-Sudikerta benar-benar memimpin Bali periode 2013-2018, maka PDIP akan memainkan peran sebagai oposisi sungguhan. “Fraksi PDIP DPRD Bali akan lebih garang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Pasti-Kerta,” tegas elite PDIP Bali tersebut kepada NusaBali di Denpasar, Rabu (19/6). Menurut dia, Fraksi PDIP DPRD Bali sudah mulai merapatkan barisan terkait peran sebagai oposisi tersebut. “Bahkan, besok (hari ini) Fraksi PDIP DPRD Bali akan menggelar rapat khusus untuk menyikapi hasil Pilgub 2013 dan sikap partai ke depan jika PAS kalah,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Rabu kemarin, Wakil Ketua Bidang Infokom DPD PDIP Bali, Putu Agus Suradnyana, masih enggan berkomentar terkait sikap partainya jika PAS kalah Pilgub nanti. “Saya masih di Jakarta ini, ada urusan dengan Pak Menteri Perhubungan. Kalau soal sikap partai itu, jangan saya-lah. Saya masih mengurus daerah sebagai Bupati Buleleng ini,” elak Agus Suradnyana yang belum genap setahun menduduki kursi Bupati Buleleng. Sedangkan aggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan selama ini partainya selalu kritis terhadap pemerintahan Pastika-Puspayoga, sebelum Gubernur-Wagub yang mereka usung tersebut saling berhadapan di Pilgub Bali 2013. “Dewan tugasnya memang harus kritis dan melakukan kontrol. Itu sudah diatur dalam Undang-undang. Selama ini, kita dari PDIP sudah kritis, termasuk ketika Gubernur Pastika masih diusung partai kami sebagai Gubernur,” ujar Kariyasa Adnyana. Menurut Kariyasa, ke depan pun PDIP tetap akan kritis terhadap pemerintah. Tapi, kritisnya PDIP tidak membabibuta. Kalau kebijakan Gubernur Pastika bagus, tetap akan disokong PDIP. “Tapi, kalau kebijakannya tidak pro rakyat, maka bukan hanya PDIP akan melakukan kritik dan kontrol, melainkan seluruh anggota DPRD Bali pasti bersuara. Kita melihat fakta dan kenyataan saja,” jelas politisi PDIP asal Busungbiu, Buleleng yang telah dua kali periode duduk di DPRD Bali ini. Kariyasa sendiri membenarkan akan ada rapat Fraksi PDIP DPRD Bali, Kamis ini. Namun, apa topik bahasannya, masih dirahasiakan. “Baru besok (hari ini) rapatnya. Kita belum tahu apa arahan dari pimpinan. Sebagai petugas partai, ya kami ikuti mekanisme. Apa pun arahannya nani, akan dilaksanakan,” tandas Kariyasa. Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Denpasar, Made Arjaya, juga mengakui akan ada pengumpulan anggota fraksinya hari ini. Namun, apakah bahasan utamanya soal sikap oposisi PDIP pasca Pilgub Bali 2013 atau tidak, Arjaya mengaku belum tahu. “Ini undangan rapatnya baru saja saya terima. Saya belum tahu apa yang dibahas, lihat saja besok. Apakah bahas masalah peran oposisi atau apa, juga kita lihat besok-lah,” kilah politisi militan PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan ini. Sebaliknya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, menegaskan agenda rapat fraksi hari ini adalah membahas sikap secara menyeluruh. Menurut Tama Tenaya, tidak menutup kemungkinan agendanya juga membahas sikap PDIP ke depan terhadap pemerintahan Pastika-Sudikerta, jika PAS benar-benar kalah Pilgub Bali. “Sikap kita jelas oposisi demi rakyat Bali. Oposisi itu jangan diartikan tukang kritik. Oposisi kita itu adalah pro rakyat. Kalau programnya tidak pro rakyat, Mangku Pastika pasti kita libas,” tegas politisi asal Desa Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung yang juga Bendahara DPD PDIP Bali ini. Tiga kubu yang menjalani sidang sengketa Pilgub: PAS (selaku pihak pemohon), KPU Bali (selaku pihak termohon), dan Pasti-Kerta (selaku pihak terkait) sudah menyerahkan hasil kesimpulan keseluruhan sidang secara tertulis kepada MK di Jakarta, Rabu kemarin. Kubu Pasti-Kerta menjadi pihak pertama menyerahkan kesimpulan tertulis ke MK, disusul kubu KPU, dan kubu PAS. Menurut juru bicara kuasa hukum Pasti-Kerta, Ketut Ngastawa, ada tiga kesimpulan yang disampaikan setelah mendengar seluruh uraian di persidangan MK. “Dengan kesimpulan yang kami sampaikan, kami (Pasti-Kerta) yakin menang dalam gugatan Pilgub Bali di MK ini," tandas Ngastawa didampingi pengacara lainnya, Christian Masiku, kepada NusaBali di Gedung MK, Rabu kemarin. Inti kesimpulan kubu Pasti-Kerta adalah pertama, ‘tidak benar ada pemilihan lebih dari sekali atau diwakilkan’. Hal ini telah dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan Pasti-Kerta maupun saksi-saksi KPU di persidangan MK. Poin kedua, tidak benar ada pembukaan kotak suara untuk mengubah perolehan suara kandidat. Poin ketiga, kesimpulan pihak Pasti-Kerta adalah tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang diuraikan pemohon tidak kuat dalilnya, begitu pula dengan saksi yang diajukan PAS. "Kami menganggap tentang pelanggaran itu hanya isapan jempol belaka, karena tanpa bukti dan kesaksian kuat," tandas Ngastawa. “Justru kami yang mengajukan saksi-saksi kuat mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan kubu pemohon. Mereka menggunakan mesin kekuasaan 7 Bupati/Walikota untuk memenangkan pasangan nomor urut satu (PAS). Oleh karena itu, kami menolak permohonan pemohon secara keseluruhan," imbuh Ngastawa. Paparan senada disampaikan kuasa hukum Pasti-Kerta lainnya, Deni Kailimang. Menurut Deni, selama sidang di MK berjalan, saksi-saksi yang diajukan PAS tidak membuktikan apa yang didalilkan. "Kami yakin proses pemilihan yang terjadi di Bali sudah berjalan sesuai prosedur. Kami dari kuasa hukum pasangan nomor urut dua (Pasti-Kerta) juga yakin ketetapan KPU Bali tidak berubah atau dibatalkan, karena mereka (pemohon) tidak bisa meruntuhkan perhitungan suara dari KPU Bali," tegas Deni. Sebaliknya, kuasa hukum PAS, Arteria Dahlan, mengatakan kesimpulannya adalah benar ada kesalahan hitung, sehingga seharusnya selisih suara 681 untuk kemenangan PAS. Arteria juga yakin sepenuhnya ada pemilihan lebih dari satu kali atau diwakilkan. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi dan KPPS yang mereka hadirkan. Untuk itu, kubu PAS berharap MK mengabulkan pemungutan suara ulang di 22 TPS, jika tak diizinkan di 138 TPS. Pemohon juga menilai, ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilgub Bali sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan nomor urut satu. "Kami menyertakan bukti videonya," tegas Arteria Dahlan

Pastika-Sudikerta Tinggal Dilantik



Pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), Cagub-Cawagub yang diusung Koalisi Bali Mandara, sah sudah sebagai pemenang Pilgub Bali 2013. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang terakhir di Jakarta, Kamis (20/5), menolak seluruh gugatan kubu AA Puspayoga-Dewa Sukrawan alias PAS (Cagub-Cawagub yang diusung PDIP). Maka, paket Mangku Pastika-Sudikerta kini tinggal menunggu dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018.

Menurut majelis hakim yang diketuai langsung Ketua MK, Akil Mochtar, kubu pemohon (PAS) tidak memasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang membuat Pasti-Kerta terpilih. Namun, pemohon mempersoalkan pelaksanaan Pilgub Bali yang diduga terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Sekalipun ada dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, menurut majelis hakim, hal itu tidak dijelaskan secara rinci tentang yang dimaksud. "Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, menurut mahkamah, permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum," ujar Akil Mochtar saat membacakan putusan majelis hakim. "Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," imbuh Ketua MK ini. Putusan MK ini praktis mengukuhkan keputusan KPU Bali (selaku pihak termohon) dalam rapat pleno rekapitulasi suara di Denpasar, 26 Mei 2013 lalu, yang menetapkan Pasti-kerta sebagai pemenang Pilgub. Berdasarkan pleno KPU, Pasti-Kerta (Cagub-Cawagub yang diusung Nawasanga Parpol: Golkar-Demokrat-Gerindra-PNBKI-Hanura-PKPI-PKPB-Pakar Pangan-PAN) meraih 1.063.734 suara atau dominasi 50,02 persen. Sedangkan PAS (Cagub-Cawagub yang diusung PDIP dengan didukung PKS) memperoleh 1.062.738 suara atau 49,98 persen. Jadi, Pasti-Kerta hanya unggul dengan selisih 996 suara atau 0,04 persen dari PAS. Pasti-Kerta menang di 28 dari total 57 kecamatan se-Bali dan di 4 dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Empat (4) daerah yang dikuasai Pasti-Kerta adalah Buleleng, Karangasem, Badung, dan Klungkung. Sedangkan PAS berjaya kualai 5 daerah yakni Denpasar, Tabanan, Gianyar, Jembrana, dan Bangli. Dengan dikukuhkannya kemenangan Pilgub Bali, 15 Mei 2013, oleh MK ini, maka pasangan Mangku Pastika-Ketut Sudikerta kini tinggal menunggu pelantikan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2013-2018. Sejauh ini, belum diketahui kapan jadwal pasti pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih hasil Pilgub 2013. Yang jelas, masa jabatan Mangku Pastika selaku Gubernur Bali 2008-2013 baru akan berakhir per 28 Agustus mendatang. Sementara, saat digelar sidang dengan agenda putusan di Jakarta, Kamis sore, hanya Cawagub Ketut Sudikerta yang hadir ke Gedung MK bersama jajaran tim kuasa hukumnya. Sedangkan Cagub Mangku Pastika menyaksikan persidangan MK yang ditayangkan langsung televisi sejak pukul 15.00 Wita tersebut di Kampus Fakultas Hukum Unud, Denpasar. Cagub Pastika kemarin didampingi Ketua Tim Koalisi Bali Mandara yang notabene Ketua Bappilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer dan Wakil Ketua DPD I Golkar Bali Ketut Suwandhi (Wakil Ketua DPRD Bali). Selain itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali Tjokorda Ngurah Pemayun juga hadir mendampingi Gubernur Pastika bersama Karo Humas Setda Provinsi Ketut Teneng, dan Kadis Kesehatan Provinsi Ketut Suarjaya. Saat sidang di MK baru dimulai pukul 15.00 Wita, Pastika sempat senyum-senyum ketika diperdengarkan nama-nama asli Bali yang dibaca berbeda oleh para hakim konstitusi. Ketika Ketua MK Akil Mochtar membacakan putusannya, semua yang ada di ruangan terdiam sembari menanti dan menyimak kata demi kata. Begitu gugatan kubu PAS dinyatakan rontok, seluruh yang ada di ruangan langsung berteriak. Mereka satu per satu menyalami Pastika disertai ucapan selamat. “Lepas sudah semua beban. Namun, tugas saya bersama semua masyarakat Bali ke depan semakin berat,” ujar Pastika. Gubernur Bali pertama asal Buleleng ini juga menyampaikan terimakasih kepada krama Bali yang sudah melaksanakan proses demokrasi Pilgub 2013 secara damai. “Sekarang lupakan perbedaan, kita bersaudara. Kita adalah semua saudara, mari saling berangkulan bekerjasama lagi, tatap masa depan,” lanjut Pastika. Pastika menegaskan, tantangan Bali ke depan cukup berat. “Tantangan Bali ke depan berat, karena sebagai destinasi pariwisata internasional. Karenanya, lebih baik kita bicara, apa langkah ke depan, apa yang bisa kita lakukan menghadapi persaingan bebas,” tegas Pastika. Sementara itu, Cawagub Sudikerta yang hadir ke persidangan MK di Jakarta kemarin, menyatakan kemenangan Pilgub 2013 adalah kemenangan rakyat Bali. “Ini juga sekaligus kado istimewa bagi Pak Mangku Pastika yang berulangtahun ke-62 pada 22 Juni 2013 besok,” ujar Sudikerta yang kemarin didampingi sang istri dabn anak keduanya kepada NusaBali di Gedung MK. Sudikerta berharap kemenangan Pasti-Kerta ini tidak disikapi secara berlebihan. Lebih baik mengucapkan syukur melalui persembahyangan bersama. "Kita juga akan rangkul semua pihak untuk membangun Bali," tandas Ketua DPD I Golkar Bali yang masih menjabat Wakil Bupati Badung ini. Di sisi lain, kubu PDIP selaku pengusung kandidat PAS, menilai MK tidak cermat dalam memutuskan perkara gugatan hasil Pilgub Bali 2013. “Putusan MK ini tidak cermat, tidak penuh kehati-hatian," ujar Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDIP selaku ketua tim kuasa hukum PAS, Arteria Dahlan, di Jakarta, Kamis kemarin. Tidak puas dengan putusan MK, Arteria pun berencana akan melaporkan saksi-saksi yang diklaimnya telah bersumpah palsu. Selain itu, PDIP juga akan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, Arteria menilai MK terlalu cepat menyidangkan perkara yang diajukannya. Dia menyebut sidang gugatan ini paling cepat dalam sejarah MK. "Kita laporkan ke PTUN. Sidangnya (MK) sangat cepat, kemarin kesimpulan, sekarang sudah keputusan. Ini sejarah pertama kali dalam sidang di MK," sesal Arteria

Kader PDIP Tolak Urunan Lagi



Keinginan kuasa hukum DPP PDIP melalui Arteria Dahlan untuk melanjutkan sengketa Pilgub Bali 2013 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menyusul kandasnya gugatan AA Ngurah Puspayoga-Dewa Sukrawan (PAS) di Mahkamah Konstitusi (MK), mendapat tantangan dari kader Banteng di Bali. Teriak minta sudahi sengketa Pilgub, kader elite di Fraksi DPIP DPRD Bali pun tolak diajak urunan lagi.

Kader-kader elite PDIP yang duduk di Fraksi PDIP DPRD Bali menganggap persoalan Pilgub 2013 sudah selesai, dengan keluarnya putusan MK yang menolak gugatan kubu PAS dan tetap menyatakan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) sebagai pemenang dalam sidang pamungkas di Jakarta, Kamis (20/6) sore. Pasca putusan MK, kader-kader elite PDIP kini ingin fokus menghadapi tarung Pileg 2014. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, menegaskan kader-kadernya harus mulai fokus dengan upaya pemenangan di Pileg 2014. Kader-kader PDIP di bawah berharap tidak ada lagi urunan dana untuk membiayai proses hukum sengketa Pilgub Bali 2013. "Kita berharap jangan lanjutkan lagi-lah sengketa Pilgub Bali ini ke pengadilan (PTUN). Sudahi masalah Pilgub dengan keluarnya putusan di MK. Kita berharap juga tidak ada lagi urunan dana, karena kader-kader harus fokus menghadapi Pileg 2014 dan Pilpres 2014,” ujar Tama Tenaya di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (21/6). 

Hingga Jumat kemarin, kata Tama Tenaya, memang belum ada instruksi atau perintah agar kader PDIP gotong royong lagi, seperti ketika membiayai perjuangan gugatan Pilgub Bali ke MK. "Sampai saat ini sih belum ada perintah urunan untuk perjuangan ke proses pengadilan terkait sengketa Pilgub Bali. Tapi, kami berharap ya tidak usah dilanjutkan ke proses PTUN. Cukup sudah. Kalaupun DPP PDIP mau lanjut, kami tidak bisa melarang,” tegas politisi PDIP asal Desa Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. Harapan senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Made Arjaya. Menurut Arjaya, DPP PDIP mestinya melihat kepentingan Bali sebagai teras (etalase)-nya Indonesia. "Bagi kita sebagai kader di bawah sudah cukuplah proses di MK. Kita harus mengakui putusan MK ini sebuah hasil terakhir dan final. Ini kemenangan masyarakat Bali, karena masih banyak yang bisa kita lakukan untuk Bali," tegas Arjaya. Arjaya yakin kader-kader PDIP lainnya juga tidak ingin sengketa Pilgub Bali 2013 ini lanjut ke PTUN. PDIP menatap ke depan, sukses Pileg 2014 mendatang. "Lebih baik kita fokus ke 2014, musuh sudah di depan mata. Pileg sudah dekat, biarkan kader-kader di Bali menyiapkan diri untuk memenangkan PDIP di 2014. Daripada disibukkan dengan proses ke PTUN lagi, mendingan turun ke masyarakat untuk penjajakan Pileg," ujar politisi militan PDIP asal Sanur, Denpasar Selatan yang nyalon ke DPD RI dalam Pileg 2014 ini. 

Menurut Arjaya, pihaknya bukan takut kalah lagi di PTUN, tapi proses sengketa Pilgub Bali 2014 melawan Mangku Pastika-Sudikerta sudah selesai di MK. Arjaya menegaskan, proses di MK dinilai sudah hasil maksimal perjuangan kader-kader PDIP. “Daripada ke PTUN lagi, nanti malah rakyat tidak akan simpati dengan kita (PDIP). Ya, lebih baik konsolidasi internal dan dekatkan diri ke rakyat. Kita (kandidat PAS) dapat 48,98 persen suara di Pilgub Bali, ini modal yang tidak sedikit untuk Pileg 2014," lanjut Arjaya. Sebelumnya, putusan MK yang menolak seluruh gugatan kubu PAS praktis mengukuhkan keputusan KPU Bali dalam rapat pleno rekapitulasi suara di Denpasar, 26 Mei 2013 lalu, yang menetapkan Pasti-Kerta sebagai pemenang Pilgub. Berdasarkan pleno KPU, Pasti-Kerta (Cagub-Cawagub yang diusung Golkar-Demokrat bersama Koalisi Bali Mandara) meraih 1.063.734 suara atau dominasi 50,02 persen. Sedangkan PAS (Cagub-Cawagub yang diusung PDIP dengan didukung PKS) memperoleh 1.062.738 suara atau 49,98 persen. Jadi, Pasti-Kerta hanya unggul dengan selisih 996 suara atau 0,04 persen dari PAS. 

Pasti-Kerta menang di 28 dari total 57 kecamatan se-Bali dan di 4 dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Empat (4) daerah yang dikuasai Pasti-Kerta adalah Buleleng, Karangasem, Badung, dan Klungkung. Sementara PAS berjaya kuasai 5 daerah yakni Denpasar, Tabanan, Gianyar, Jembrana, dan Bangli. Kuasa hukum PAS, melalui Arteria Dahlan, menilai MK tidak cermat dalam memutuskan perkara gugatan hasil Pilgub Bali 2013. “Putusan MK ini tidak cermat, tidak penuh kehati-hatian," ujar Arteria yang Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDIP usai putusan MK di Jakarta, Kamis sore. Tidak puas dengan putusan MK, Arteria pun berencana akan melaporkan saksi-saksi yang diklaimnya telah bersumpah palsu. Selain itu, PDIP juga akan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, Arteria menilai MK terlalu cepat menyidangkan perkara yang diajukannya. Dia menyebut sidang gugatan ini paling cepat dalam sejarah MK. "Kita laporkan ke PTUN,” ancam Arteria.

Dugaan Korupsi di PDAM Gianyar Kejari Geledah Ruang Dirut

Gianyar - Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, Jumat (21/6) kemarin menggeledah sejumlah ruangan di Kantor PDAM Gianyar. Tim berjumlah delapan orang mengenakan rompi bertuliskan Kejari Gianyar itu menyita sebanyak lima kardus yang berisi dokumen penting dalam kasus DED dan pemberian gaji dan tunjangan bagi tenaga harian di PDAM.
Tim penyidik datang sekitar pukul 10.00 wita. Tim dipimpin langsung Kasi Intel Kejari Gianyar Eka Darmawan Nugraha. Kedatangan mereka sempat mengejutkan pegawai PDAM yang pagi itu usai krida. Penggeledahan pertama kali dilakukan di ruangan Dirut PDAM Sastra Kencana, disusul kemudian di ruang direksi lainnya, seperti ruang Dirtek Nyoman Nuka dan Dirum Dewa Nyoman Putra. Kedatangan tim penyidik Kejari juga disertai dengan aparat kepolisian serta Lurah Samplangan Putu Mega Indrawan.
Eka Darmawan Nugraha mengatakan, selain ruang direksi PDAM, beberapa ruangan seperti bagian kepegawaian, bagian keuangan, bagian perencanaan hingga bagian Humas PDAM dilakukan penggeledahan. Sejumlah dokumen yang dianggap penting dan menyangkut kasus dugaan penyimpangan yang kini sedang didalami kejaksaan langsung dimasukkan ke dalam kardus.
Kegiatan penyitaan yang dilakukan tim penyidik Kejari juga disertai dengan surat Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 9/PEN.Pid.2013/PN.Gir, berkenaan dengan persetujuan Ketua PN terhadap tindakan pemeriksaan atas nama Dewa Djati, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pen.Pid./2013/PN/Gir, berkenaan dengan persetuan Ketua PN terhadap tindakan pemeriksaan atas nama Dewa Nyoman Putra dan Nyoman Nuka.
Nyoman Nuka mengatakan penyitaan yang dilakukan penyidik mengambil seluruh dokumen di ruangannya yang dianggap penting. ''Dokumen sejarah DED hingga catatan kecil yang ada dalam ruangannya disita oleh penyidik,'' jelasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Gianyar menetapkan mantan Dirut PDAM Dewa Putu Djati, Dirum PDAM Dewa Nyoman Putera dan Dirtek PDAM Nyoman Nuka sebagai tersangka kasus dugaan korupsi atas pemberian fasilitas tunjangan dan kenaikan gaji berkala kepada pegawai harian di PDAM Gianyar tahun 2010 hingga 2012, dan dugaan kasus korupsi berkenaan jasa konsultasi pembuatan Detail Engineering Design (DED).
Mereka bertiga, menurut Kejari Gianyar terbukti merugikan keuangan negara. Untuk kasus DED, potensi kerugian negara mencapai Rp 458.102.000. Untuk tunjangan gaji berkala senilai Rp 2.177.666.436.

Penyidikan Korupsi Gerbangsadu Tersendat

Semarapura - Penyidikan dugaan korupsi program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung oleh unit Tipikor, Sat Reskrim Polres Klungkung, terhambat. Hal itu dikarenakan belum turunnya persetujuan Bupati Candra untuk pemanggilan Kepala Desa Bunga Mekar I Ketut Tamtam sebagai tersangka. Surat dengan nomor B/1692/V/Res.Klk. sudah dilayangkan Polres kepada Bupati sejak 24 Mei lalu.
Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP I Nyoman Suparta, Jumat (21/6) kemarin mengatakan, persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung mesti dipenuhi mengacu aturan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada pasal itu disebutkan tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati/wali kota. ''Kami berharap Bupati bisa memenuhi permintaan Polres Klungkung, guna memperlancar proses penyidikan,'' kata Suparta.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa Klungkung, Ketut Suayadnya, menyatakan surat permintaan persetujuan tertulis untuk pemanggilan Kepala Desa Bunga Mekar sudah dipenuhi Bupati Klungkung. Surat persetujuan itu sudah dikirim, Kamis (19/6) lalu ke penjagaan Polres Klungkung. ''Persetujuan Bupati memang lambat karena Bupatinya sibuk,'' kata Suayadnya.
Anehnya, saat ditanyakan kembali ke Suparta, surat itu hingga Jumat kemarin belum diterima Polres Klungkung. Sementara Tamtam sendiri, kata Suparta, sudah mengakui segala perbuatannya saat diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi program Gerbangsadu tersebut. ''Bahkan Tamtam ini sering datang sendiri ke Polres menanyakan perkembangan kasusnya,'' katanya.
Tamtam ditetapkan sebagai tersangka setelah unit Tipikor Sat Reskrim Polres Klungkung melakukan pemeriksaan puluhan saksi dari desa setempat dan mendapat bukti-bukti yang cukup. Suparta mengatakan merujuk dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp 449.639.489,92.
Dugaan korupsi program Gerbangsadu di Desa Bunga Mekar pertama kali terungkap saat digelar Musrembang Kecamatan Nusa Penida di Wantilan Pura Ped, Nusa Penida, November 2012.
Polres ternyata tidak hanya membidik Desa Bunga Mekar. Beberapa desa lain juga dicurigai melakukan penyelewengan pada bentuk program pemerintah lainnya, seperti PNPM. Informasinya, program yang dibuat tidak sesuai dengan proposal. ''Semua itu masih kami dalami, sementara baru satu tersangka yang kami tetapkan soal dugaan penyelewangan program-program pemerintah di Nusa Penida,'' imbuh Kasat Reskrim.
Di Klungkung, program Gerbangsadu 2012 difokuskan ke Nusa Penida. Ada delapan desa yang menerima bantuan program Gerbangsadu, yakni Desa Pejukutan, Sakti, Batumadeg, Klumpu, Sekartaji, Tanglad, Batu Kandik dan Bunga Mekar.

KPK Tahan Ketua DPRD Seluma

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua DPRD Seluma 2009-2014 Zaryana Rait. Ia ditahan terkait kasus penerimaan hadiah dalam pelaksanaan pembuatan rancangan peraturan daerah di kabupaten Seluma, Bengkulu. ''Hari ini penyidik KPK melakukan penahan tersangka ZR (Zaryana Rait) yaitu Ketua DPRD Seluma terkait dengan tindak pidana korupsi dalam kaitan pelaksanaan pembuatan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Seluma yaitu pembangunan jembatan pelaksanaan tahun jamak,'' kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/6) kemarin.
Zaryana ditahan di Rumah Tahanan Jakarta Timur Kelas 1 cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya. ''Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari ke depan,'' ungkap Johan.
Hingga saat ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut yaitu Zaryana Rait selaku Ketua DPRD Seluma, Jonaidi Syahri sebagai Wakil Ketua DPRD Seluma, Muchlis Thoiri yaitu Wakil Ketua DPRD Seluma dan Pirin Wibisono selaku anggota DPRD Seluma.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan di sekitar ibu kota Kabupaten Seluma. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit kerugian negara sebesar Rp 20 miliar atas pelaksanaan proyek tahun jamak tahun anggaran 2011.
Proyek tahun jamak dengan periode 2009 hingga 2014 di Kabupaten Seluma tersebut bernilai total Rp 381 miliar. Direktur PT Puguk Sakti Permai Warsidawaty yang merupakan pelaksana proyek infrastruktur tersebut adalah istri mantan Bupati Murman Efendi.
Pada 21 Februari 2012 mantan Bupati Murman Efendi divonis dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp 100 juta subsider dua bulan penjara karena terbukti menyuap 27 anggota DPRD Kabupaten Seluma periode 2009-2014 agar menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pengikatan dana anggaran infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2010.

PPI Klungkung Hancur Negara Alami Kerugian Rp 7,6 M

Satu persatu proyek bermasalah terungkap di Klungkung. Tidak jauh dari lokasi proyek Dermaga Penyebrangan Gunaksa, Pemkab Klungkung membangun Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Pantai Karangdadi, Kusamba. Nasibnya tak jauh beda dengan Dermaga Gunaksa. Proyek yang dibangun tahun 2007, hingga kini belum juga selesai alias mangkrak. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 7,6 miliar.
Anggota DPRD Klungkung, Made Kasta, Jumat (21/6) kemarin sangat menyayangkan kondisi tersebut. Padahal sudah begitu banyak uang negara dikucurkan untuk menyelesaikan proyek PPI. Sayangnya, gelombang tinggi di perairan setempat mengubur proyek PPI itu, sekaligus mengubur impian ribuan nelayan di Klungkung agar memiliki pelabuhan pendaratan ikan yang representatif. "Saya berharap PPI bisa diselesaikan agar bisa dimanfaatkan nelayan," ucapnya.
Dari catatan   proyek PPI sudah dibangun sejak tahun 2007, dengan nilai proyek saat itu Rp 3,1 miliar. PPI ini dibangun dengan tujuan sebagai pangkalan pendaratan ikan bagi nelayan dan direncanakan langsung selesai tahun 2007. Namun dalam pengerjaannya, proyek ini mendapat tantangan berat dengan situasi gelombang yang tinggi dan arus kuat. Fakta dilapangan, break water di kedua sisi hancur, bangunan utama sudah terkubur pasir, tembok penyengker dari utara ambruk dan kini kerap dijadikan tempat mesum para remaja.
Banyak pihak menilai lokasi proyek tidak tepat karena faktor alam, berada di semenanjung Pantai Karangdadi, Kusamba yang ombaknya besar dan arus kuat. Infomasi dari warga setempat, sejak dulu tempat itu memang tidak ada yang mendaratkan kapal nelayan. Sehingga sampai sekarang pun tidak ada satu kapal/ perahu yang pernah mendarat.
Anggota DPRD Bali asal Klungkung, Ngakan Samudra pernah mengungkap, patut diduga lokasi ini dipilih dengan sengaja untuk mempermudah mempertanggung jawabkan proyek gagal karena faktor alam. Sehingga menurutnya patut diproses hukum atas terjadinya kerugian negara milaran rupiah itu.
Kepala Dinas Peternakan Pertanian dan Kelautan (PPK) Klungkung, Gusti Ngurah Badiwangsa, Jumat kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya sangat berkomitmen menyelesaikan proyek PPI. Namun, dia menyayangkan sistem penganggaran yang setengah-setengah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Kalau penganggarannya sama seperti Dermaga Penyebrangan Mentigi, dengan sistem multiyears (berkelanjutan-red) saya yakin seharusnya PPI ini sudah dapat direalisasikan," ujarnya.
Dia mengaku sudah memperjuangkannya sejak tahun 2010 menjabat sebagai Kadis PPK. Dia mengatakan mengusulkan bantuan dana ke Kementerian sebesar Rp 60 miliar, namun realisasinya hanya Rp 3,1 tahun 2010, Rp 1,2 miliar tahun 2011 dan Rp 3,3 miliar tahun 2012. Dari kucuran dana itu, hasilnya, fakta dilapangan yang terwujud hanya break water yang hancur, bangunan tertimbun pasir, dan tembok penyengker yang roboh tak terurus. Tahun ini, Badiwangsa mengatakan Kementrian kembali menurunkan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar plus dana pendamping Rp 200 juta untuk melanjutkan pembangunan break water setelah dilakukan review desain break water.
Ditanya terkait tudingan unsur kesengajaan dalam pemilihan lokasi dan adanya indikasi korupsi, dia enggan menanggapinya.

PDI-P Bali akan Bersikap Oposisi

Kekalahan pasangan Puspayoga-Sukrawan (PAS) dalam Pilgub Bali tak membuat PDI-P berpaling dari masyarakat Bali dan pembangunan Bali. Malah PDI-P meneguhkan diri sebagai partai oposisi dalam pemerintahan Provinsi Bali dan berada di garda terdepan memberi masukan dan kritikan konstruktif terhadap kebijakan yang akan diambil Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama wakilnya Ketut Sudikerta.
Posisi oposisi ini diyakini sebagai upaya mengemban dan mengawal amanat masyarakat Bali agar arah kebijakan pembangunan di Bali tidak melenceng. Selain itu agar para pejabatnya tidak terbuai nafsu korupsi. ''Sikap kami sudah tegas bahwa PDI-P bertekad menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Provinsi Bali. Kami akan memberi kritik dan koreksi konstruktif terhadap setiap kebijakan pembangunan di Bali yang menyimpang dari arah yang telah digariskan,'' kata Ketua DPD PDI-P Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi saat ditemui di Puri Satria, Denpasar, Jumat (21/6) kemarin.
Politisi yang akrab dipanggil Cok Rat ini mengatakan keputusan partai sudah jelas bahwa PDI-P akan menjadi partai oposisi dalam pemerintahan Provinsi Bali lima tahun ke depan dalam rangka pengawasan pelaksanaan jalannya roda pemerintahan. PDI-P akan tetap menyuarakan kepentingan masyarakat Bali dan akan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan eksekutif melalui kader-kader PDI-P yang duduk di legislatif (DPRD Bali).
Cok Rat menegaskan, koreksi konstruktif itu tidak hanya dilakukan ketika kader-kader PDI-P tidak duduk di kursi eksekutif, namun sebelumnya pun ketika kadernya menjabat gubernur dan wakil gubernur (era Pastika-Puspayoga), PDI-P menunjukkan sikap yang sama. Artinya tetap mengoreksi pemerintahan ketika ada kebijakan yang melenceng.
Contoh kasus penolakan atas keluarnya izin Gubernur Bali Made Mangku Pastika atas pemanfaatan Tahura oleh PT TRB. Kader-kader PDI-P yang duduk di DPRD Bali-lah yang gencar mengkritisi dan menolak kebijakan itu. Bakhan, Cok Rat selaku Ketua DPRD Bali telah mengeluarkan surat rekomendasi menolak izin itu dan meminta izin itu dicabut. ''Jadi sudah dari dulu kami melakukan koreksi konstruktif atas jalannya pemerintahan,'' kata Cok Rat.
Panglingsir Puri Satria ini menambahkan, koreksi konstruktif atas jalannya pemerintahan di Pemprov Bali ini sangat penting guna mewujudkan Good and Clean Governance (pemerintahan yang bersih dan baik) serta agar para pejabatnya terhindar dari upaya dan praktik korupsi.
Ke depan, PR gubernur adalah bagaimana mewujudkan Good and Clean Governance, salah satunya melalui pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan, sehingga tidak menjadi temuan BPK.
Soal hasil di MK, Cok Rat memang mengaku kecewa karena MK tidak mempertimbangkan fakta-fakta kecurangan yang diungkap tim hukum pasangan PAS. Kendati demikian, pihaknya mengaku legowo dan menghormati putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat.

Pemerintah KSB Diminta Bayar Hotel Grand Royal Taliwang

Taliwang – Aliansi Pemuda Sumbawa Barat (APSB) Yogyakarta mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menyediakan anggaran pada tahun 2012 mendatang untuk membayar Hotel Grand Royal Taliwang, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Desakan untuk membayar biaya pembangunan hotel kepada PT. Ampuh Sejahtera sebagai investor bukan hanya untuk mengakhiri konflik atas pembangunan fasilitas karaoke dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), tetapi menutup kerugian yang akan dialami pemerintah KSB, jika pengelolaannya mengacu pada Memorandum Of Undestanding (MoU) yang telah ditanda tangani.
“Solusi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah KSB saat ini adalah, memutuskan untuk membayar semua pengeluaran PT. Ampuh yang melakukan investasi pembangunan hotel, namun sebelumnya harus melakukan penghitungan atas besarnya biaya yang telah dikeluarkan pihak pelaksana pembangunan,” ucap presidium APSB Yogyakarta.
Masih keterangan Zulkarnaen yang juga dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini, jika PT. Ampuh tetap diberikan kewenangan untuk mengelola hotel, maka akan tetap mendesak untuk diberikan SIUP MB, lantaran dalam MoU, pihak pemerintah KSB akan membantu dalam pengurusan ijin dan akan mempermudah segala bentuk perijinan yang dibutuhkan. Jika ijin SIUP MB tidak diberikan, pemerintah KSB akan dituding telah ingkar janji (oneprestasi).
Hal lain yang menjadi kerugian pemerintah KSB yaitu pada pasal 11 MoU, dimana pemerintah KSB kewajiban dan bertanggung jawab pada hunian kamar hotel 60-80 persen. “Saya melihat MoU yang telah ditanda tangani ini lebih banyak merugikan pemerintah KSB, jadi langkah yang tepat saat ini, menyediakan anggaran untuk membayar biaya pembangunan hotel tersebut,” timpal Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga menegaskan, jika pemerintah KSB memutuskan untuk membayar seluruh biaya pembangunan hotel kepada pihak pelaksana, pemerintah KSB akan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas kepemilikan hotel tersebut, terlebih dapat mengelolah sesuai keinginan bersama seluruh masyarakat. “Pemerintah KSB tidak memiliki hak untuk mengatur system pengelolaan, karena pembangunan hotel Taliwang menggunakan system Bangun Guna Serah (BGS), tetapi lain halnya jika dibayar langsung,” timpal Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga merasa yakin, pihak pelaksana pembangunan akan menerima keputusan untuk dibayar ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan, karena para pelaku investasi akan selalu menerima keputusan pemerintah. “Saya yakin PT. Ampuh akan terima solusi membayar biaya yang telah dikeluarkan,” tandas Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga mengatakan, biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar seluruh biaya pembangunan hotel grand royal taliwang tidak terlalu besar, jika diukur dengan biaya pembangunan fasilitas mega proyek. “Sekarang ini yang perlu diketahui, apakah ada keinginan pemerintah untuk membayar hotel tersebut. Jika memang ada, pending beberapa program pembangunan yang dianggap belum mendesak,” urai Zulkarnaen

Transform The Regency

Di tengah hingar bingarnya perpolitikan nasional dan daerah saat ini, dengan segala problematika yang dihadapi, dalam catatan Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dari 90 % persengketaan pilkada berujung pada persidangan.

Satu problematika yang menonjol dan sering tergelar dalam dan di luar persidangan yakni adanya keterlibatan para aparatur negara.

Saya mengingat sebuah ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang Wakil Ketua MPR RI pada saat Pembukaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, 2010 silam.

‘’Sayangnya, para aparatur negara (PNS) kerap menjadi korban politik dan terhambat karirnya karena tidak memiliki pandangan politik yang futuristik, apalagi kalau berada pada pilihan politik yang berbeda”. Sejatinya memang netralitas PNS menjadi hak imunitas manakala politik pilkada menjadi mata pisau yang begitu menyayat bagi PNS yang benar-benar salah pilih.

Ironinya di hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia hal tersebut bisa terjadi. Persfektif ini tidak muncul tiba-tiba, kekuatan jejaring sosial yang begitu mumpuni saat ini, “curhat” para PNS yang saat ini tersebar di seluruh kab/kota dan pemprov se-Indonesia menyatakan kondisi serupa walau tak sama persis kasusnya. Adalah Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) kini seolah menjadi oase di padang tandus demokratisasi dan perpolitikan negeri ini yang sangat lemah perkembangan kaderisasinya dan tak juga beranjak dari pemahaman politik yang kurang sehat dan primordialistik.

Dari sekian banyak kritikan kepada Pemerintahan SBY saat ini, paling tidak ada catatan menarik dalam konteks menuju implementasi UU Aparatur Sipil Negara.

Saat ini para birokrat bisa mencapai puncak karirnya sampai jenjang Wakil Menteri yang dulunya hanya sebatas Dirjen.

Saat ini, kita menyaksikan lelang jabatan sebagai wujud transparansi dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS, yang selama ini dalam mindset dan culturalset “meminta” jabatan adalah sesuatu yang tabu dan memalukan. Kini, PNS yang meyakini dirinya memiliki integritas, kapabilitas dan kapasitas pada jabatan yang dilelang (baca: konteks sistem karier terbuka) diajarkan untuk berani mengambil peran, resiko dan bertanggung jawab sebenarnya.

Kondisi mutakhir ini paling tidak bisa melegakan para PNS yang selama ini berkinerja dan fokus pada karir birokrasinya, memiliki visi menjadi pengemban pelayan masyarakat yang ikhlas dan selalu berpikir sehat bahwa bukan politik kiblat kinerja, bukan kekuasaan yang menjadi pandu tetapi pengabdian memberikan layanan prima menjadi tujuan. Kondisi kedua adalah saat ini begitu banyak daerah menyatakan dirinya sukses dalam penyelenggaraan pemerintahannya namun kondisi riil di lapangan justru berbanding terbalik dengan akuntabiltas karena assessment yang dilakukan hanya sebatas tertib administrasi bukan kepada self assessment yang berdampak pada output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Roadmap Reformasi Birokrasi dan agen perubahan dimaksudkan agar pencapaian pembangunan secara riil dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena capaian itu berada dalam parameter yang akurat, valid dan reliable.

Parameter ini menjadi menjadi harapan para pemangku kepentingan sesuai dengan indikator dan instrumen yang sudah ditentukan. Maka, menjadi pentingnya para pemangku kepentingan untuk bisa “berpikir liar” untuk keluar dari mindset rutinitas pemerintahan (out of the box) agar menghasilkan kinerja yang tidak biasa (luar biasa) sehingga desah nafas rakyat akan bisa dirasakan dalam menikmati program pembangunan yang sedang digalakkan.

Kalau penyelenggaraan pemerintahan hari ini hanya sekedar untuk mendapatkan Opini WTP tapi nun jauh disana masyarakat belum sejahtera, apalah artinya. Self Asessment dalam Roadmap Reformasi Birokrasi menjadi sebuah keniscayaan agar kinerja yang kita hasilkan berhimpitan dengan kesejahteraan yang dirasakan masayarakat.

Masyarakat Sumbawa Barat haruslah bersyukur karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bekerjasama dengan Konsultan GIZ dari Jerman selama 2 (dua) hari ini (18-19 Juni 2013) menjadikan Pemerintah Sumbawa Barat sebagai pilot project Percepatan Reformasi Birokrasi dari hanya 19 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Belumlah terlambat untuk terus menata Tata Kelola Pemerintahan Bumi Pariri Lema Bariri ini, karena walaupun sudah on the track namun Roadmap Reformasi Birokrasinya harus dibuat sedini mungkin sehingga percepatan implementasinya akan segera terwujud seiring ditetapkannya RUU ASN menjadi Undang-Undang.

Upaya tersebut terlihat dengan komitmen Pemerintah Sumbawa Barat yang disampaikan Wakil Bupati Sumbawa Barat (Drs.H.Mala Rahman) yang menyatakan bahwa Strategi Reformasi Birokrasi Nasional juga telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat yang terbagi dalam 2 kerangka besar yaitu kerangka makro dan kerangka mikro. Kerangka makro tercermin dengan adanya Regulasi Nasional sedangkan secara mikro termaktup dalam program/kegiatan pada tingkat instansi (SKPD Pemerintahan Daerah KSB) Kerangka Regulasi Nasional ditindaklanjuti dengan percepatan lahirnya RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Administrasi Pemerintahan dan 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi yang mencakup 9 (Sembilan) komponen, yaitu :
Penataan Struktur Birokrasi 2. Penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS 3. Sistem seleksi dan Promosi secara terbuka 4. Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-government) 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Saranadan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Sedangkan kerangka mikro bertujuan untuk menuntaskan 8 area perubahan yaitu : 1. Area Organisasi, agar menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Area Tata laksana, untuk menciptakan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance. 3. Area Peraturan Perundang-undangan, untuk tertibnya regulasi, tidak tumpang tindih dan kondusif. 4. Area Sumber Daya Manusia Aparatur, adanya SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. 5. Area Pengawasan, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. 6. Area Akuntabilitas, dengan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi. 7. Area Pelayanan Publik, hadirnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 8. Area Mindset dan Culturalset Aparatur, lahirnya birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
Pemerintah KSB sebagai salah satu Pilot ProjectPercepatan Reformasi Birokrasi di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaiknya, sehingga best practices Tata Kelola Pemerintahan yang sudah dilakukan selama ini dapat diikuti dan menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia. Terlebih dengan peran Bupati Sumbawa Barat sebagai Ketua Forum Transformasi Indonesia (FTI) dan Pengurus APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), tentu penyusunan Roadmap Percepatan Reformasi Birokrasi menjadi penting dan strategis untuk meningkatkan fungsi pelayanan, pemberdayan dan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Benar adanya idiom barat mengatakan “when the political decision, the administration remain running”(tatkala keputusan politik diambil maka pemerintahan akan berjalan seperti sedia kala).

Namun, janganlah lupa bahwa ada juga idiom yang menyatakan bahwa ‘’the political terminated without administration support”(agenda politik akan terhenti tanpa dukungan administrasi/pemerintah). Pertanyaannya, Sejauhmana progress Percepatan Reformasi Birokrasi yang diinginkan di Kabupaten Sumbawa Barat ? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana stakeholders pembangunan KSB seperti pemerintah, swasta, masyarakat, kalangan akademisi, politisi, pers, LSM dan lainnya berkontribusi dan bersinergi. Mampu dan maukah Pemerintah merespon, mengajak dan merangkul seluruh elemen itu agar selalu memberikan kontribusi terbaik sesuai perannya walaupun bentuknya juga kritikan tajam dan bertubi-tubi. Oleh karenanya komitmen, kerjasama dan kesungguhan dalam spirit Transform The Regency (TTR) dari SKPD terkait sangat dibutuhkan mengingat membangun Sumbawa Barat ini bukanlah kerja individual tetapi kerja team work, maka koordinasi dan koorporasi menjadi kunci mewujudkan Pemerintahan yang berhasil, hebat dan berkualitas. Ayoo..bekerja, Ayoo Melayani, Salam Transformasi

Seorang Tewas Akibat Bentrokan Antarkelompok Mahasiswa

Mataram – Seorang mahasiswa Farhan (22), tewas akibat bentrokan fisik dua kelompok mahasiswa yang menekuni bidang ilmu keguruan dan pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (17/6) tengah malam.

“Selain korban tewas satu orang, juga ada seorang korban luka-luka yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit,” kata Kasubag Humas Polres Mataram AKP Arief Yuswanto, di Mataram, Selasa.

Korban luka-luka itu teridentifikasi bernama Ramsin (21), yang juga kuliah di bidang keguruan dan pendidikan di Kota Mataram.

Arief mengatakan, penyidik tengah mendalami kasus pertikaian antarkelompok mahasiswa yang menelan korban jiwa dan luka-luka itu. “Jenazah korban meninggal sedang diotopsi di RSU Bhayangkara Polda NTB, sedangkan korban luka-luka jalani perawatan intensif di RSUP NTB,” ujarnya.

Sementara ini, polisi belum mengantongi nama tersangka pembunuhan maupun tindak pidana kekerasan itu, meskipun sudah ada lima orang yang diperiksa sebagai saksi.

Versi polisi, bentrokan fisik itu teridentifikasi menggunakan benda tajam karena di tubuh korban tewas terdapat luka bacok. Demikian pula, korban luka-luka yang menderita luka bacok di bagian kepala, wajah dan lengan kanan.

Dua kelompok mahasiswa yang terlibat bentrokan fisik itu berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu, Pulau Sumbawa.

Kedua belah pihak sempat memiliki masalah yang mencuat dari beberapa orang, dan sempat diupayakan penyelesaiannya sebelum bentrokan tersebut mencuat di Jalan Gunung Batur, Dasan Agung, Kota Mataram. “Ada masalah kecil yang berkembang menjadi salah paham, hingga terjadi bentrokan antarkelompok hingga seorang tewas, dan seorangnya lagi sekarat,” ujar Arief

597 Calon Haji Lunas BPIH Batal Berangkat

Mataram – Sebanyak 597 calon haji Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH batal berangkat, menyusul kebijakan pengurangan kuota haji 2013 sebanyak 20 persen.

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama NTB Ma’ad Umar di Mataram, Selasa, mengatakan kuota haji 2013 sebanyak 4.494 orang, yang telah melunasi BPIH sebanyak 4.199 orang, dan yang belum melunasi 295 orang.

“Sehubungan dengan adanya kebijakan pengurangan kuota tersebut, sebanyak 597 calon haji NTB ditunda keberangkatannya pada 2013,” katanya.

Ia mengatakan, sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama, calon haji yang ditunda keberangkatannya adalah berdasarkan nomor urut porsi terakhir ke atas. “Jadi, calon haji yang ditunda keberangkatannya dimulai nomor 41.146 hingga 41.832.

Ma’ad mengatakan calon haji yang telah melunasi BPIH dan ditunda keberangkatannya, dijamin diberangkatkan pada 2014 atau 1434 Hijriyah.

“Seandainya tahun depan ada kenaikan BPIH, maka yang bersangkutan tidak dikenakan biaya tambahan, atau dibebaskan dari segala biaya, sedangkan jika ternyata BPIH tahun 2014 turun, maka kelebihannya akan dikembalikan,” katanya.

Menurut dia, selain calon haji biasa, Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Haji Indonesia (TPIH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) juga dikurangi sebanyak 15 orang, dari semula 70 orang menjadi 55 orang. “Para petugas haji itu sudah mengikuti pelatihan, namun karena adanya kebijakan pengurangan kuota haji pada 2013, sebanyak 15 orang dibatalkan pemberangkatannya,” kata Ma’ad.

Keputusan mengenai pembatalan pemberangkatan calon haji tersebut sudah disampaikan pada rapat yang dihadiri seluruh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se NTB, kepala Seksi PHU, ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, utusan dari Dinas Kesehatan pada Senin (17/6).

Pada pertemuan di Kementerian Agama yang dihadiri seluruh Kakanwil Kemenag se-Indonesia disampaikan akibat keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram, maka kuota haji dari seluruh dunia dikurangi 20 persen, termasuk Indonesia sebanyak 44.200 orang.

Sebanyak 87 orang calon haji lanjut usia (lansia) berumur 83 tahun ke atas gagal menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah menyusul kebijakan pengurangan kuota haji sebesar 20 persen pada Musim Haji 2013.

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama NTB H Ma’ad Umar di Mataram, Selasa, mengatakan semula calon haji lansia berumur 83 tahun ke atas mendapat prioritas untuk diberangkatkan, namun kebijakan itu batal dilaksanakan sehubungan dengan adanya pengurangan kuota haji. “Semula calon hjaji lansia mendapat prioritas untuk diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji, namun karena adanya kebijakan pengurangan kuota terpaksa dibatalkan,” katanya.

Ia mengatakan calon haji lansia yang kondisinya kurang sehat tidak memungkinkan menggunakan kursi roda pada saat “tawaf”, karena lokasi di sekitar Masjidil Haram relatif sempit sehubungan adanya rehabilitasi bangunan tersebut. “Rehabilitas Masjidil Haram menyebabkan tempat tawaf menjadi relatif sempit, karena itu para calon aji lansia tidak meungkinkan menggunakan kursi roda, sehingga pemerintah terpaksa membatalkan pemberangkatan calon haji lansia,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan calon haji lansia mendapat prioritas uintuk diberangkatkan pada Musim Haji 2014, Ma’ad mengatakan, hal itu belum bisa dipastikan, karena harus mempertimbangkan berbagai hal terutama kondisi di Arab Saudi. Namun, katanya, Menteri Agama masih tetap berjuang agar lebih banyak calon haji yang bisa diberangkatkan.

Menurut rencana pada 22 Juni 2014 Menteri Agama akan bertolak ke Arab Saudi untuk menyampaikan surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Melalui surat itu pemerintah Indonesia meminta diberikan pengecualian dari pengurangan kuota sebesar 20 persen. Kalau seandainya itu tidak memungkinkan diharapkan calon haji yang telah melunasi BPIH bisa diberangkatkan. “Solusi lain yang diminta pemerintah Indonesia adalah calon haji yang ditunda pemberangkatannya pada 2013 tidak mengurangi kuota pada musim haji 2014, artinya tahun depan yang bisa diberangkatkan kuota sebanyak 211 ribu orang ditambah calon haji yang ditunda pemberangkatannya pada 2013,” ujarnya.

Kalau ini bisa dikabulkan oleh pemerintah Arab Saudi, kata Ma’ad, maka pengurangan kuota haji pada 2013 tidak akan menambah panjang daftar tunggu calon haji Indonesia termausk NTB

Disnakertrans Selesaikan Kasus PHK Karyawan Lingkar Tambang

Taliwang – Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan subkontraktor PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) telah diselesaikan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) dengan bantuan pengawas tenaga kerja dari pemerintah Sumbawa dan provinsi NTB.

Kasus PHK yang mencuat dan dilaporkan kepada Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah kasus PHK yang dilakukan PT. Sanggar Sarana Baja (SSB), PT. DJA Indonesia, PT. ODG, PT. SSJ, PT. PBU dan PHK yang dilakukan Newmont.

Kepala Disnakertrans, H Abdul Hamid SPd, MPd yang dikonfirmasi media ini dalam ruang kerjanya kemarin mengaku, untuk kasus PHK karyawan PT. SSB sudah bisa diselesaikan, dimana karyawan yang diberhentikan itu akan diberikan pesangon, termasuk konpensasi tambahan, lantaran mereka tidak bisa direkrut kembali sebagai pekerja, termasuk bentuk penyelesaian terhadap kasus pekerja PT. DJA.

Untuk kasus 90 orang karyawan PT. ODG yang dinyatakan kalah dalam tender proyek atau dinyatakan putus kontrak dengan PT. NNT juga sudah terselesaikan, dimana PT. Gramabazita selaku perusahaan pengganti bersedia merekrut para pekerja eks PT. ODG tersebut, meskipun tidak seluruh dari mereka. “Penyelesaian hanya sampai pada tingkat mediator,” lanjut H Abdul Hamid.

Untuk kasus antara karyawan dengan PT. SSJ memang sudah proses pembicaraan pada tingkat mediator, bahkan sudah ada anjuran yang disampaikan mediator, namun anjuran itu belum diterima pihak managemen, terutama masalah pesangon, karena perusahaan menilai para pekerja mangkir, sehingga dinilai tidak harus diberikan pesangon, jadi kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Untuk kasus PT. Prasmanindo Boga Utama (PBU), saat ini masih dalam proses mediasi oleh mediator provinsi, sedangkan kasus pengusulan pemberhentian terhadap 18 orang karyawan Newmont yang dianggap sakit sedang dalam proses, bahkan sudah ada yang mendapat anjuran untuk dipekerjakan kembali. “Sudah ada beberapa kasus PHK yang ditangani bisa terselesaikan hanya sampai tingkat mediator,” timpal H Abdul Hamid

Pengolahan Sampah Rumah Tangga

Dengan Metode 3R – Sampah merupakan sisa benda atau barang manusia yang telah digunakan dan merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah sampah, fakta menunjukkan bahwa potensi sampah terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan sampah organik yang mudah terurai dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang terbentuk dari zat-zat organik dan dapat diuraikan.

Contoh sampah ini adalah daun,sisa sayuran dll. Sedangkan sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda yang tidak dapat diuraikan. Contohnya: Plastik, Kaleng, dlll.

Masalah sampah saat ini termasuk sepele. Tetapi, jika kita sadari bahwa setiap orang mengeluarkan sampah dan akhirnya sampah tersebut akan menggunung. Untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak, orang-orang mulai memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik lalu menjadikan sebagai pupuk,tas,dll.

Sampah bisa diolah dengan berbagai cara salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R. Metode ini bisa dilakukan dengan cara memilah sampah organik dan anorganik yaitu dengan cara membuat tempat sampah khusus untuk sampah organik dan anorganik. Dengan memilah sampah organic dan anorganik kita bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Apa itu 3R? – Reduce berarti mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan.

Reuse sendiri berarti memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai.

Recycle adalah mendaur ulang barang. Kita bias mendaur ulang sampah organic dan anorganik menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat.

Manfaat sistem 3R – Mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar tempat tinggal.

Membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat.

Menghemat biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA)

Mengurangi kebutuhan Lahan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan berupa bau, selokan macet,banjir, dll.

Penerapan Sistem 3R dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Masyarakat awam biasanya berpikir bahwa sampah rumah tangga yang di hasilkan tidak akan bermanfaat bagi mereka. Sampah yang di hasilkan tadi di biarkan menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tanpa menyadari bahwa sampah tersebut bisa sangat berguna bagi pendapatan mereka.

Dengan 3R atau pengolahan pupuk kompos organik mereka bisa mengolah sampah rumah tangga tadi menjadi usaha rumahan atau usaha kelompok masyarakat (UKM). Caranya yaitu dengan menerapkan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik dengan membuat tempat sampah yang khusus untuk sampah organik dan anorganik pada setiap rumah warga. Dengan terlebih dahulu menyampaikan apa saja jenis sampah organik dan anorganik rumah tangga.

Penerapan sistem 3R dalam rumah tangga tersebut bisa menjadi pola hidup peduli lingkungan dan di terapkan pada setiap orang yaitu:

Reduce: Mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu kita butuhkan, Misalnya : Kurangi pemakaian kantong plastic. Biasanya sampah rumah tangga yang paling sering di jumpai adala sampah dari kantong plastic yang dipakai sekali lalu dibuang. Padahal, plastic adalah sampah yang perlu ratusan tahun (200-300 tahun) untuk terurai kembali. Karena itu, pakailah tas kain yang awet dan bisa dipakai berulang-ulang

Reuse : Memakai dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru. Sampah rumah tangga yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan seperti: koran bekas, kardus bekas susu, kaleng susu, wadah sabun lulur, dsb. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin misalnya diolah menjadi tempat untuk menyimpan tusuk gigi atau cottonbut. Selain itu barang-barang bekas tersebut dapat dimanfaatkan oleh anak-anak, misalnya memanfaatkan buku tulis lama jika masih ada lembaran yang kosong bisa dipergunakan untuk corat coret, buku-buku cerita lama dikumpulkan untuk perpustakaan mini di rumah untuk mereka dan anak-anak sekitar rumah. Itu juga salah satu cara pemanfaatan sampah rumah tangga.

Recycle: mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.sampah organic bisa di manfaatkan sebagai pupuk dan sampah anorganik bisa di daur ulang menjadi sesuatu yang bisa di gunakan kembali contohnya: mendaur ulang kertas yg tidak di gunakan menjadi kertas kembali, botol plastic bisa di sulap menjadi tempak alat tulis, plastik detergen,susu, bisa di jadikan tas cantik,dompet,dll.

Mengolah Sampah Organik dan Anorganik dengan Metode 3R

Sampah Anorganik – Sampah anorganik bisa di olah dengan proses daur ulang. Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Manfaat lainnya adalah menghemat energi, mengurangi polusi, mengurang kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca dari pada proses pembuat barang baru.

Proses Daur Ulang Rumah tangga

Memilah; yakni mengelompokkan sampah rumah tangga yang berdasarkan jenisnya dengan membuat tempat sampah anorganik dan organic , seperti kaca, kertas,plastic,sayur-sayuran, sesuai jenisnya.

Menggunakan Kembali; Setelah dipilah, carilah barang yang masih bisa digunakan kembali secara langsung. Bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan.

Lakukan Daur Ulang Sendiri; Jika mempunyai waktu dan ketrampilan kenapa tidak melakukan proses daur ulang sendiri di rumah dari sampah rumah tangga yang di hasilkan . Dengan kreatifitas berbagai sampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang bermanfaat.

Sampah Organik – Sampah Organik rumah tangga yang di hasilkan bisa di manfaatkan menjadi kompos. Kita bisa melakukan pengomposan dengan menggunakan drum plastic yang cocok di terapkan untuk mengolah sampah rumah tangga.

Dengan menerapkan sistem 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga Bisa berdampak positive bagi lingkungan. Bukan saja lingkungan rumah tangga tetapi bagi lingkungan sekitar. Apalagi maraknya isu global warming yang sudah menjadi masalah dunia yang harus kita selsaikan bersama. Oleh karena itu banyak sekali manfaat yang di hasilkan dari sistem 3R terhadap sampah rumah tangga. Karena sampah tidak selalu akan menjadi barang sisa yang tidak bermanfaat bagi manusia Apabila kita mau menjaga lingkungan sekitar.